Ekonomi

36.549 Pengaduan Pinjol Ilegal, OJK dan PKK Jateng Perkuat Edukasi Masyarakat

Penulis: Zaenal
Bagikan
Nawal Arafah Yasin mendorong kader PKK Jateng memperkuat literasi keuangan keluarga untuk mencegah pinjol ilegal dan penipuan digital. OJK mencatat 36.549 pengaduan pinjol ilegal pada 2026. (Dok/Humas Pemprov Jateng)
Nawal Arafah Yasin mendorong kader PKK Jateng memperkuat literasi keuangan keluarga untuk mencegah pinjol ilegal dan penipuan digital. OJK mencatat 36.549 pengaduan pinjol ilegal pada 2026. (Dok/Humas Pemprov Jateng)

KABARSAHABAT.ID, SEMARANG – Pengaduan terkait pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 36.549 pengaduan pinjol ilegal sepanjang 1 Januari hingga 28 Oktober 2026.

Dalam periode yang sama, OJK telah menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal. Tingginya angka pengaduan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan literasi keuangan di tengah masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan kader PKK.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mendorong kader PKK menjadi penggerak edukasi keuangan keluarga agar masyarakat lebih memahami risiko pinjol ilegal dan berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.

Hal itu disampaikan Nawal saat membuka Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang diselenggarakan OJK Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.

737 Ribu Laporan Penipuan Digital, Dana Korban Rp967,5 Miliar Berhasil Diblokir

Selain pengaduan pinjol ilegal, ancaman penipuan digital juga menunjukkan besarnya tantangan perlindungan konsumen sektor keuangan.

Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat 737.686 laporan penipuan. Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir, dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar.

Nawal menilai, perlindungan ekonomi keluarga tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan pendapatan. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan, memahami risiko, serta memilih layanan keuangan yang aman.

Menurutnya, rendahnya literasi, keterampilan, kedisiplinan, dan ketepatan mengambil keputusan keuangan turut memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga.

“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya," ujar Nawal.

Kader PKK Diminta Edukasi Masyarakat tentang Pinjol Ilegal

Nawal berharap kader PKK mampu menjadi edukator sekaligus penggerak literasi keuangan di lingkungan masyarakat. Edukasi tersebut mencakup pemahaman mengenai legalitas, keamanan, dan risiko dalam memanfaatkan produk maupun layanan keuangan, khususnya layanan digital.

“Kita akan belajar pada hari ini untuk mendorong kader dan keluarga, agar selalu mencari informasi terkait dengan legalitas, keamanan dan logika dalam memanfaatkan layanan keuangan, termasuk bagaimana layanan keuangan digital," imbuhnya.

Dia juga mengingatkan masyarakat yang menjadi korban penipuan digital, investasi bodong, maupun kejahatan keuangan lainnya agar segera melapor kepada OJK melalui call center 157.

“Segera lapor kepada pihak-pihak terkait jika menjadi korban penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya. Jadi kegiatan TOT ini akan mengedukasi kader-kader PKK yang ada di bawah," pungkasnya.

OJK Jateng: PKK Strategis Perluas Edukasi Literasi Keuangan

Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan para Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang dikukuhkan memiliki tiga peran strategis.

Pertama, sebagai edukator atau pelatih yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan. Kedua, sebagai teladan dalam mempraktikkan pengelolaan keuangan yang baik. Ketiga, menjadi penggerak yang mengajak masyarakat memahami sektor keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hidayat menilai, jaringan PKK yang sistematis, terstruktur, dan mengakar hingga tingkat masyarakat menjadi modal penting untuk memperluas edukasi literasi dan inklusi keuangan.

"Kami dari OJK karena punya keyakinan, bahwa PKK ini adalah organisasi yang sangat sistematis, terstruktur, mengakar sampai ke masyarakat, kita meyakini bahwa ini adalah kerja sama yang sangat baik," ungkap Hidayat.

Melalui kolaborasi OJK dan PKK, masyarakat Jawa Tengah diharapkan semakin memahami risiko pinjol ilegal, mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai praktik penipuan digital. (*)

Penulis: Zaenal
Editor: Zaenal

Kanal terkait

Komentar

0 Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Halaman 19 dari 27
← 18 19 20 →