Politik

Abdul Hamid Tanggapi Wacana Rekayasa Cuaca Jateng, Soroti Kajian dan Kemampuan Anggaran

Penulis: Mushonifin
Bagikan
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid

KABARSAHABAT.ID – Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan rekayasa cuaca untuk membantu mengatasi kekeringan ekstrem di sejumlah wilayah mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah, Abdul Hamid.

Abdul Hamid mengaku belum memperoleh informasi secara resmi mengenai rencana tersebut. Ia juga belum mengetahui secara detail seperti apa teknis pelaksanaan maupun kebutuhan anggaran apabila rekayasa cuaca benar-benar dilakukan di Jawa Tengah.

Menurut dia, rekayasa cuaca bisa menjadi salah satu opsi penanganan kekeringan selama didukung kajian dan penelitian yang memadai. Namun, pemerintah tetap perlu menghitung tingkat keberhasilan program dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

"Kalau memang efektif dan penelitian serta risetnya sudah jelas, kenapa tidak? Tetapi kembali lagi, kemampuan keuangan daerahnya seberapa. Efektivitas dan efisiensinya harus dihitung," kata Abdul Hamid.

Ia menilai perhitungan tersebut penting agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya bersifat responsif terhadap kondisi kekeringan, tetapi juga tepat sasaran dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Air Bersih Tetap Dibutuhkan Masyarakat

Di tengah pembahasan mengenai rekayasa cuaca, Abdul Hamid mengatakan distribusi air bersih masih menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.

Menurutnya, pemerintah selama musim kemarau telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai daerah.

"Air bersih ini salah satu solusi bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan," ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan air bersih juga dilakukan melalui berbagai inisiatif di daerah pemilihan anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah.

Sejumlah wilayah seperti Pati, Rembang hingga Lasem menjadi daerah yang mendapat perhatian karena mengalami persoalan ketersediaan air selama musim kemarau.

Abdul Hamid menyebut sejumlah anggota dewan bahkan mengambil inisiatif secara pribadi untuk membantu masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan kendaraan tangki air untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.

"Di Pati malah Mas Giarto punya mobil tangki sendiri yang berjalan ke Pati, Rembang, Lasem. Itu inisiatif dari masing-masing anggota," ungkapnya.

Pesantren di Daerah Kering Ikut Jadi Perhatian

Bantuan juga diarahkan kepada pondok pesantren yang berada di wilayah terdampak kekeringan.

Abdul Hamid mengatakan, kebutuhan air di pesantren tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menunjang aktivitas ibadah para santri.

Karena itu, bantuan air diharapkan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pesantren selama beberapa hari ketika pasokan air sulit diperoleh.

"Jangan sampai di pesantren untuk wudu saja susah. Walaupun ada ilmu tentang tayamum, minimal untuk bersuci sekarang ini tentu menggunakan air," katanya.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pesantren merupakan salah satu fasilitas yang tetap membutuhkan pasokan air dalam jumlah cukup meski berada di kawasan yang mengalami kekeringan.

Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Relawan

Abdul Hamid juga menilai penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, anggota legislatif, relawan hingga masyarakat dapat berkolaborasi untuk membantu wilayah yang mengalami kesulitan air.

Ia menyebut relawan di sejumlah daerah memiliki peran penting karena berada lebih dekat dengan masyarakat dan dapat menyampaikan kebutuhan warga secara langsung.

Sementara dari sisi legislatif, anggota Fraksi PKB dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah maupun mendorong dukungan sesuai mekanisme yang tersedia.

Abdul Hamid menjelaskan, kekeringan yang berlangsung setiap tahun memiliki karakter berbeda dengan bencana seperti banjir atau letusan gunung api. Karena itu, penanganannya juga membutuhkan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Rekayasa Cuaca Harus Berbasis Perhitungan

Terkait kemungkinan rekayasa cuaca, Abdul Hamid pada prinsipnya tidak menutup peluang penggunaan teknologi tersebut. Namun, ia menekankan perlunya kepastian mengenai efektivitas metode dan besaran biaya yang harus disiapkan.

Menurut dia, pemerintah perlu membandingkan manfaat rekayasa cuaca dengan langkah lain, termasuk distribusi air bersih yang selama ini telah dilakukan.

"Kalau tidak mampu, efektif dan efisiennya harus kita hitung. Dari air bersih maupun rekayasa cuaca, seberapa besar efektivitasnya," tegasnya.

Ia berharap kondisi cuaca yang belum menentu dapat diantisipasi sejak awal sehingga masyarakat, termasuk warga di daerah yang mengalami kekeringan ekstrem, tidak semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar air.

Bagi Abdul Hamid, langkah antisipasi dan kolaborasi berbagai pihak menjadi penting sembari menunggu kepastian mengenai kebijakan rekayasa cuaca yang akan diterapkan di Jawa Tengah.


Penulis: Mushonifin
Editor: Mushonifin

Kanal terkait

Komentar

0 Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Halaman 10 dari 19
← 9 10 11 →