SEMARANG, Kabarsahabat.id — Aktivis Pergerakan Nasional Abraham menyatakan dukungannya terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengapresiasi penanganan perkara tersebut oleh Polri dan meminta penyidikan dikembangkan hingga mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor intelektual di balik operasi tersebut.
Abraham menilai, kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan komunikasi Presiden sekaligus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena itu, ia meminta Polri tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Kapolri tidak sederhana, terlebih pengusutan perkara tersebut diduga bersinggungan dengan mantan petinggi Polri. Namun, kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk membuktikan bahwa penegakan hukum tidak boleh membedakan pangkat, jabatan, maupun kedudukan seseorang.
“Saya mengapresiasi langkah Kapolri Suyudi Ario Seto beserta jajaran Polri. Ini bukan perkara ringan. Ada tantangan tersendiri ketika proses hukum diduga bersinggungan dengan mantan petinggi kepolisian. Namun, hukum harus tetap berjalan dan tidak boleh tunduk pada kekuasaan atau kedudukan seseorang,” kata Abraham, Selasa (3/11/2026).
Ia menegaskan, penyidikan tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya aktor intelektual yang merancang, memberikan instruksi, mengendalikan, hingga memfasilitasi dugaan operasi penyadapan tersebut.
“Publik tentu ingin mengetahui persoalan ini secara utuh. Siapa yang merancang operasi, siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengendalikan, dan apakah ada pihak yang memiliki peran lebih besar? Jangan sampai hanya pelaksana yang terungkap, sedangkan pihak di belakangnya tidak tersentuh,” tegasnya.
Selain mengungkap aktor intelektual, Abraham juga meminta penyidik menelusuri sumber pendanaan dan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan operasi tersebut. Ia menilai, pengungkapan aspek pembiayaan penting untuk memperjelas konstruksi perkara sekaligus mengetahui kemungkinan keterlibatan jaringan atau pihak lain.
“Aliran dananya juga harus dibongkar. Dari mana sumber pembiayaan operasi ini? Siapa yang menyediakan anggaran dan untuk kepentingan apa? Penelusuran tersebut penting agar konstruksi perkara menjadi jelas dan seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Abraham menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Jika terbukti, tindakan tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan komunikasi kepala negara dan kepentingan nasional.
“Penyadapan terhadap Presiden merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi lagi. Negara harus memastikan perlindungan terhadap komunikasi kepala negara. Jangan sampai ada celah yang memungkinkan kejadian serupa terulang,” katanya.
Sementara itu, dalam perkembangan penanganan perkara, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan bahwa dugaan aktivitas tersebut berlangsung sepanjang periode 2025–2026. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang tidak melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Sejumlah barang bukti elektronik turut diamankan, yakni 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Menanggapi perkembangan tersebut, Abraham mengajak masyarakat untuk turut mendukung sekaligus mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara maksimal. Ia menilai sinergi antara kepolisian dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan serta kepercayaan terhadap institusi negara.
“Polri bersama masyarakat dan masyarakat bersama Polri. Jangan biarkan aparat yang bekerja secara profesional berjalan sendiri. Masyarakat harus ikut mendukung sekaligus mengawal agar penegakan hukum berlangsung transparan, objektif, dan tidak tebang pilih,” ungkapnya.
Ia juga menyebut dukungan masyarakat sebagai bagian dari semangat patriotisme dan nasionalisme dalam menjaga kehormatan bangsa. Menurut Abraham, menjaga keamanan Presiden sebagai kepala negara merupakan tanggung jawab bersama dalam melindungi kepentingan nasional.
“Ini bukan sekadar persoalan membela seseorang atau kelompok tertentu. Ini menyangkut kehormatan negara. Polri adalah bagian dari masyarakat dan harus terus mendapat dukungan dalam menjalankan tugasnya. Semangat patriotisme dan nasionalisme harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap keamanan negara dan penegakan hukum,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Abraham berharap Kapolri Suyudi Ario Seto tetap konsisten mengawal pengusutan perkara tersebut hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat terhadap Polri harus menjadi bagian dari upaya memastikan supremasi hukum tetap berdiri di atas segala kepentingan.
“Pak Suyudi tidak perlu ragu. Masyarakat mendukung Polri untuk mengungkap perkara ini secara menyeluruh. Bongkar siapa pun yang terlibat, telusuri sumber dananya, dan ungkap jika memang ada aktor yang lebih besar di belakangnya. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” pungkas Abraham. (Red)
