Politik

DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang

Penulis: Zaenal
Bagikan
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri 254 anggota DPR, Kamis 19 November 2026. (Ilustrasi AI)
DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri 254 anggota DPR, Kamis 19 November 2026. (Ilustrasi AI)

KABARSAHABAT.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna untuk membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026). 

Sebanyak 254 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pembukaan rapat, Puan menyampaikan bahwa jumlah anggota DPR yang telah menandatangani daftar hadir mencapai 361 orang.

Dari jumlah tersebut, 254 anggota hadir secara langsung, sementara lainnya tercatat izin atau berhalangan karena sakit dan alasan lainnya.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI, hadir 254 orang dan izin serta karena berhalangan sakit dan lain-lain," kata Puan.

Sejumlah pimpinan DPR turut mengikuti rapat tersebut, di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Setelah menyampaikan jumlah kehadiran anggota, Puan menyatakan bahwa kuorum rapat telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna dapat dilanjutkan dan dinyatakan terbuka untuk umum.

"Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, (19/11/2026) dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.

Namun, rapat tersebut tidak sekadar membahas pengesahan. DPR akhirnya menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah melalui pengambilan keputusan tingkat II. 

RUU Perampasan Aset Dinantikan Selama 18 Tahun

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna tersebut. Ia menyebut regulasi ini telah menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.

Pembahasan RUU tersebut melibatkan proses panjang di Komisi III DPR sejak September 2025. Habiburokhman juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses penyusunan regulasi tersebut sejak awal.

Menurut Habiburokhman, Dasco telah meminta pimpinan Komisi III mempercepat pembahasan sejak Agustus 2025. Bahkan, pembahasan dan penyerapan aspirasi publik tetap didorong berjalan meskipun DPR memasuki masa reses.

Setelah laporan hasil pembahasan disampaikan, pimpinan DPR meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut. Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang. 

Pengesahan ini menjadi tahapan penting dalam pembentukan instrumen hukum yang ditujukan untuk memperkuat upaya perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. (*)

Penulis: Zaenal
Editor: Zaenal

Kanal terkait

Komentar

0 Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Halaman 7 dari 27
← 6 7 8 →