KABARSAHABAT.ID – Pertumbuhan ekonomi dan industri keuangan syariah membutuhkan dukungan tenaga profesional yang mampu memastikan setiap aktivitas bisnis berjalan dengan landasan hukum yang kuat. Menjawab kebutuhan tersebut, Himpunan Advokat dan Kurator Ekonomi Syariah Indonesia (HAKESI) resmi berdiri melalui deklarasi yang digelar bersamaan dengan pelantikan Pengurus Daerah (PD) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Semarang di Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN), Rabu (18/11/2026).
Kehadiran HAKESI membawa misi memperkuat peran profesi hukum dalam ekosistem ekonomi syariah. Organisasi ini menjadi wadah bagi advokat dan kurator untuk mengembangkan keahlian, memperdalam kajian hukum, serta membangun kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan transaksi dan aktivitas keuangan berbasis syariah.
Ketua HAKESI, Wahid Budiman SHI CRA, mengatakan, perkembangan ekonomi syariah harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia di bidang hukum. Sebab, semakin luas aktivitas bisnis dan keuangan syariah, semakin besar pula kebutuhan terhadap tenaga profesional yang memahami karakteristik hukum dari transaksi tersebut.
Menurutnya, akad syariah mempunyai karakteristik yang tidak bisa dipandang sama dengan perjanjian pada umumnya. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip syariah, hubungan hukum, hak dan kewajiban, hingga konsekuensi yang harus diperhatikan ketika terjadi persoalan.
Namun, dalam praktiknya, pemahaman terhadap akad syariah belum selalu mendapatkan porsi yang memadai dalam proses hukum.
"Akad syariah bukan sekadar dokumen perjanjian. Di dalamnya terdapat prinsip, hubungan hukum, hak, kewajiban, serta konsekuensi yang memiliki karakteristik tersendiri," ungkap Wahid.
Ia mencontohkan, kebutuhan pemahaman tersebut tidak hanya berada pada ranah advokasi, tetapi juga menyangkut pemeriksaan perkara oleh hakim hingga tugas kurator dalam menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Kondisi itu menjadi salah satu alasan penting dibentuknya HAKESI. Organisasi ini diharapkan mampu mempertemukan para profesional hukum agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik transaksi syariah ketika menghadapi persoalan hukum.
Bukan Sekadar Organisasi Profesi
Wahid menjelaskan, HAKESI tidak hanya diproyeksikan sebagai tempat berhimpun advokat dan kurator. Lebih jauh, organisasi tersebut diarahkan menjadi ruang pengembangan kapasitas, pendidikan, penelitian, serta pertukaran pemikiran mengenai hukum ekonomi dan keuangan syariah.
Melalui kegiatan tersebut, para anggota diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dalam menangani penyelesaian sengketa maupun persoalan hukum lain yang melibatkan lembaga dan aktivitas ekonomi syariah.
Ia menegaskan, penerapan prinsip syariah harus tetap mendapatkan perhatian ketika suatu transaksi menghadapi permasalahan hukum. Jangan sampai nilai dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad justru tidak dipahami ketika memasuki tahapan penyelesaian sengketa.
"Kita tidak ingin akad syariah hanya menjadi identitas dalam sebuah perjanjian, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.
Karena itu, HAKESI berkomitmen mendorong terciptanya praktik hukum yang memberikan kepastian, melindungi hak seluruh pihak, dan menjunjung tinggi keadilan.
Sinergi dengan Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah
Pendirian HAKESI merupakan gagasan yang berkembang melalui Bidang Advokasi Hukum dan Perlindungan Konsumen PD MES Kota Semarang. Inisiatif tersebut didasari pandangan bahwa penguatan ekonomi syariah tidak cukup hanya dilakukan melalui pengembangan bisnis dan kelembagaan.
Diperlukan dukungan aspek hukum yang kuat, termasuk advokasi dan perlindungan konsumen, agar perkembangan ekonomi syariah memiliki fondasi yang kokoh.
Wahid berharap HAKESI dapat membangun hubungan kerja sama dengan MES, lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, organisasi profesi, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuka ruang pengembangan pendidikan dan kajian hukum sekaligus meningkatkan pemahaman para profesional terhadap berbagai persoalan hukum ekonomi syariah.
"Kami berharap HAKESI menjadi wadah yang profesional, berintegritas, dan terbuka untuk bersinergi dengan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, organisasi profesi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya," katanya.
Dalam deklarasi pendirian yang ditetapkan di Semarang pada 18 November 2026, HAKESI merumuskan empat komitmen sebagai pedoman organisasi.
Pertama, menjadi wadah profesional bagi advokat dan kurator yang memiliki perhatian, keahlian, serta komitmen terhadap pengembangan dan penegakan hukum ekonomi dan keuangan syariah.
Kedua, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan, pengembangan kajian hukum, serta penerapan prinsip syariah dalam praktik hukum, termasuk penyelesaian sengketa, kepailitan, dan PKPU.
Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan MES, lembaga, organisasi profesi, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Keempat, menjaga integritas dan profesionalisme dengan mengutamakan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta penegakan keadilan dalam aktivitas ekonomi dan keuangan syariah.
Mendorong Pertumbuhan yang Diikuti Kepastian Hukum
Dengan terbentuknya HAKESI, Wahid berharap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin didukung oleh kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Menurutnya, pertumbuhan sektor ini harus berjalan beriringan dengan pemahaman akad, perlindungan hak, dan tersedianya penanganan hukum yang sesuai dengan karakteristik transaksi syariah.
Keberadaan organisasi tersebut diharapkan memberikan kontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang tidak hanya berkembang secara kelembagaan dan bisnis, tetapi juga memiliki kepastian hukum.
"Ekonomi syariah harus tumbuh, akad syariah harus dipahami, hak-hak para pihak harus dilindungi, dan keadilan harus ditegakkan," pungkas Wahid.
Deklarasi HAKESI menjadi langkah awal untuk menyatukan potensi advokat dan kurator dalam memperkuat fondasi hukum ekonomi syariah. Melalui peningkatan kompetensi dan kolaborasi lintas lembaga, organisasi ini diharapkan ikut mengawal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah agar berjalan dengan prinsip profesionalisme, integritas, serta keadilan.