KABARSAHABAT.ID - Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) bersama Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (DPD IKADIN) Jawa Tengah menggelar Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) 2026 di Hotel Pandanaran Semarang, Jumat (6/11/2026). Program ini diarahkan untuk membentuk calon advokat yang memiliki kompetensi hukum, profesionalisme, serta integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya.
Sebanyak 60 peserta mengikuti pendidikan yang berlangsung selama tiga hari secara tatap muka. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembelajaran daring selama dua pekan. Berbagai materi disiapkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan hukum sekaligus keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam dunia advokasi.
Dekan Fakultas Hukum Unwahas, Dr. M. Shidqon P., S.H., M.H., mengatakan PKA 2026 menjadi langkah strategis untuk mempererat kembali kolaborasi antara IKADIN Jawa Tengah dan Unwahas, khususnya dalam pengembangan pendidikan profesi hukum.
Menurutnya, calon advokat harus dibentuk menjadi pribadi yang tidak hanya menguasai teori dan praktik hukum, tetapi juga memiliki landasan moral serta etika yang kuat. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) juga diharapkan menjadi bagian dari karakter advokat yang dilahirkan melalui kerja sama tersebut.
“Melalui pendidikan ini, kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu dan pengalaman dari para narasumber. Seorang advokat tidak cukup hanya menguasai hukum, tetapi juga harus memiliki integritas, tanggung jawab moral, dan keberpihakan terhadap keadilan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD IKADIN Jawa Tengah, Adv. Dr. Aan Tawli, S.H., M.H., menilai pendidikan profesi advokat semakin penting di tengah perkembangan organisasi advokat di Indonesia.
Ia menjelaskan, IKADIN merupakan salah satu organisasi advokat tertua di Tanah Air yang memiliki jaringan kepengurusan hingga tingkat daerah melalui DPC dan DPD.
Aan juga menyoroti perkembangan organisasi advokat yang kini mencapai 116 organisasi. Sebanyak 51 di antaranya memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengangkatan advokat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian melalui pembenahan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Advokat.
Selain itu, ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait penerapan sistem multi-bar dalam organisasi advokat dan single-bar pada dewan etik. Perkembangan tersebut dinilai harus diimbangi dengan peningkatan standar pendidikan, profesionalisme, dan pengawasan terhadap perilaku advokat.
“Pendidikan Kemahiran Advokat bukan sekadar tahapan untuk memasuki profesi advokat, melainkan ruang pembentukan karakter dan tanggung jawab profesi. Advokat harus mampu menjaga kehormatan profesinya, memahami hukum secara komprehensif, serta memperjuangkan keadilan dengan tetap berpegang pada kode etik,” jelasnya.
Aan menambahkan, hubungan antara IKADIN dan Unwahas merupakan bentuk kerja sama saling menguntungkan yang perlu dijaga secara berkelanjutan. Ia berharap Fakultas Hukum Unwahas mampu menjadi contoh lembaga pendidikan hukum yang mengedepankan pendekatan humanis, pembentukan karakter, serta nilai-nilai kebaikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah praktisi dan akademisi dari berbagai latar belakang turut dihadirkan sebagai pemateri. Dr. Mastur, S.H., M.H., memberikan pembahasan mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Dr. Aris Septiono, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan materi tentang Perancangan Kontrak.
Pembekalan juga diberikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Polrestabes Semarang yang mengulas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Materi ini menjadi bekal penting bagi peserta untuk memahami perubahan dan perkembangan hukum acara pidana, termasuk penerapannya dalam proses penegakan hukum.
Melalui PKA 2026, Unwahas dan IKADIN Jawa Tengah berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan profesi advokat. Tidak hanya terampil dalam menangani persoalan hukum, para calon advokat juga diharapkan memiliki keberanian moral, memegang teguh kode etik, dan mampu memperjuangkan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat.
