KABARSAHABAT.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah menguatnya polemik ijazah Gibran dan tekanan politik di DPR.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan Prabowo dan Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Prasetyo mengungkapkan bahwa salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Gibran untuk mundur dari posisi Wakil Presiden.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prabowo Tidak Menolak Niat Gibran Mundur
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi yang berlangsung di Istana.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” lanjut Prasetyo.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujarnya.
Polemik Ijazah Gibran dan Tekanan Politik DPR
Keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul ketika polemik dokumen pendidikan yang digunakannya dalam pencalonan Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan.
Dinamika tersebut semakin menguat setelah muncul dorongan dari anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Gibran.
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah mendorong usulan HMP untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Perkembangan ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Pilpres 2024.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah memutus perkara terkait dokumen pendidikan Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan mekanisme konstitusional yang dapat digunakan DPR untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen Pendidikan
Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan atas polemik ijazah yang dipersoalkan.
Ia menyatakan dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan setara SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu (7/10/2026).
Kini, setelah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
Pernyataan Istana tersebut menegaskan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur, tetapi belum berarti pengunduran dirinya resmi berlaku. Perkembangan selanjutnya terkait posisi Wakil Presiden dan proses hukum polemik ijazahnya masih menjadi perhatian publik. (*)
