KABARSAHABAT.ID – Kebebasan berpendapat dan berekspresi masih menjadi pekerjaan rumah dalam peningkatan kualitas demokrasi di Kota Semarang. Hal ini tercermin dari hasil pengukuran Indeks Demokrasi Kota Semarang yang menunjukkan adanya penilaian negatif pada aspek kebebasan berekspresi, salah satunya berkaitan dengan demonstrasi yang berujung kekerasan oleh aparat.
Temuan tersebut dipaparkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES, Dr Tutik Wijayanti, dalam Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2026 di Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Jumat (13/11/2026).
Mengangkat tema Sinergi Stakeholder untuk Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang, kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang ini menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai indikator demokrasi sekaligus membangun komitmen bersama dalam memperkuat kehidupan demokrasi di tingkat daerah.
Tutik menjelaskan, pengukuran indeks demokrasi dilakukan menggunakan 22 indikator yang dikelompokkan dalam tiga dimensi utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Dari hasil pengukuran tersebut, dimensi kebebasan memperoleh skor 0,310. Aspek kebebasan berkumpul dan keyakinan memberikan kontribusi poin yang cukup signifikan. Sebaliknya, kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapatkan penilaian negatif.
Menurutnya, persoalan demonstrasi yang berujung pada kekerasan oleh aparat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian terhadap aspek tersebut.
"Angka tersebut merupakan hasil perhitungan sejak 2024 hingga 2026. Kami melakukan survei dalam setiap kegiatan masyarakat, baik kegiatan politik maupun nonpolitik," jelas Tutik.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu atau kebebasan masyarakat berkumpul, tetapi juga dari sejauh mana hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi mendapatkan perlindungan.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Tenaga Ahli Kesbangpol Kota Semarang, Drs Moh Istajib, menilai penguatan demokrasi membutuhkan keterlibatan generasi muda sebagai bagian penting dari keberlanjutan kehidupan politik di masa mendatang.
Ia menyebut kelompok milenial dan generasi Z memiliki posisi strategis karena akan menjadi peserta sekaligus pelaku pemilu. Bahkan, generasi tersebut merupakan calon pemimpin yang nantinya mewarisi masa depan bangsa.
"Ini adalah suatu ikhtiar untuk meningkatkan indeks demokrasi Kota Semarang, terutama untuk kelompok milenial dan Gen Z yang akan menjadi peserta dan pelaku pemilu. Lebih besar lagi, merekalah yang akan mewarisi bangsa ini sebagai pemimpin," ungkap Istajib.
Ia menilai pendidikan politik perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kreatif agar tidak terkesan kaku dan formal. Pemanfaatan platform digital maupun penyelenggaraan lomba pembuatan film pendek bertema demokrasi dan perdamaian dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman politik generasi muda.
Istajib juga menyoroti paradoks partisipasi politik masyarakat sejak Reformasi 1998. Menurutnya, setelah reformasi, masyarakat memperoleh ruang kebebasan politik yang jauh lebih luas, bahkan cenderung tanpa kontrol. Namun, tingkat partisipasi politik justru masih rendah.
Kondisi tersebut berbeda dengan masa sebelum 1998. Meski berada dalam situasi intimidasi pemerintahan Orde Baru, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun aktivitas politik justru tinggi.
Ia menilai salah satu penyebab rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik adalah kebijakan para pemimpin yang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, persoalan korupsi turut memperburuk kepercayaan generasi muda terhadap dunia politik.
"Orientasi kebijakan pemimpin bangsa yang lahir dari momentum politik belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ditambah masalah korupsi yang membuat generasi muda semakin antipati terhadap politik," paparnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Semarang Bambang Pramushinto melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menegaskan bahwa peningkatan indeks demokrasi membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, demokrasi yang sehat harus berjalan beriringan dengan terjaganya perdamaian dan kerukunan masyarakat. Iklim politik yang kondusif juga diperlukan agar proses demokrasi mampu menghasilkan pemimpin berkualitas serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Kami berharap semua pihak bersinergi untuk menjaga demokrasi, perdamaian, dan kerukunan di Kota Semarang agar perpolitikan di Ibu Kota Jawa Tengah tidak panas dan menghasilkan pemimpin berkualitas serta kebijakan yang pro rakyat demi kemajuan Kota Semarang dan kemakmuran masyarakatnya," demikian pesan Bambang.
Melalui FGD tersebut, Kesbangpol Kota Semarang berharap berbagai hasil pengukuran dan evaluasi indeks demokrasi dapat menjadi pijakan dalam merumuskan langkah perbaikan. Penguatan kebebasan berpendapat, peningkatan partisipasi publik, pendidikan politik generasi muda, serta sinergi antarlembaga menjadi bagian penting untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kota Semarang.
