KABARSAHABAT.ID – Kebebasan menyampaikan kritik terhadap pemerintah tidak boleh disalahartikan sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan anarkistis. Demonstrasi tetap menjadi bagian penting dari demokrasi, tetapi harus dijalankan dengan mengedepankan etika, kesantunan, dan tanggung jawab.
Politisi senior Jawa Tengah, Moh Istajib, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kelompok pengawas kebijakan pemerintah. Aksi turun ke jalan bahkan dapat menjadi sarana pembelajaran politik bagi mahasiswa untuk memahami praktik demokrasi secara langsung.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Indeks Demokrasi yang digelar Kesbangpol Kota Semarang di Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jumat (13/11/2026).
Menurut Istajib, mahasiswa tidak perlu takut menyampaikan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. Bahkan, kritik yang disampaikan secara keras sekalipun tetap diperlukan selama tidak disertai tindakan kekerasan.
"Yang demo itu biar mahasiswa-mahasiswa. Dengan harapan demo mahasiswa ini salah satu proses pendidikan politik tersendiri buat mahasiswa. Asal demonya santun. Boleh agak acting-acting, tetapi harus bermartabat. Jangan melempar batu, jangan membakar apa-apa," kata Istajib.
Ia menilai, demonstrasi merupakan salah satu ruang bagi mahasiswa untuk mengasah keberanian, menyampaikan pendapat, sekaligus menguji kemampuan mereka dalam mengawal kebijakan publik.
Istajib juga mempersilakan mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah di semua tingkatan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, menteri hingga gubernur. Baginya, kritik merupakan bagian dari proses perbaikan tata kelola pemerintahan.
"Silakan ngomong keras, silakan kritik kebijakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur. Itu bermanfaat, walaupun kadang-kadang yang mendengarkan itu tidak enak, tetapi bermanfaat untuk sebuah perbaikan tata kehidupan di Indonesia," tegasnya.
Di sisi lain, Istajib turut menyoroti rendahnya partisipasi politik generasi milenial dan Generasi Z. Namun, ia melihat fenomena tersebut dari sudut pandang berbeda. Kesibukan bekerja, merintis usaha, dan mempersiapkan masa depan dinilai menjadi alasan sebagian anak muda tidak banyak terlibat dalam aktivitas politik.
"Saya kira Gen Z atau generasi milenial ada tingkat partisipasi rendah, tidak masalah bagi saya. Barangkali generasi-generasi itu kan usia-usia produktif. Mereka lebih banyak berpikir masa depan, merintis pekerjaan atau pekerja di sektor apa saja, mereka sibuk," ujarnya.
Ia mengatakan, rendahnya aktivitas politik sehari-hari tidak otomatis menunjukkan buruknya kualitas demokrasi. Sebab, masyarakat tidak harus terus-menerus turun ke jalan untuk membuktikan kepeduliannya terhadap kehidupan bernegara.
Menurut Istajib, hal yang lebih penting adalah masyarakat tetap mengambil bagian ketika berlangsung proses pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal, wilayah, maupun nasional.
"Yang penting itu demokrasi tidak usah heboh-heboh. Tetapi yang penting di saat-saat tertentu dalam proses pengambilan politik, tingkat partisipasinya tetap tinggi," tambahnya.
Melalui pandangan tersebut, Istajib menekankan bahwa demokrasi membutuhkan kritik yang berani sekaligus bertanggung jawab. Demonstrasi harus menjadi instrumen pendidikan politik dan kontrol sosial, bukan ruang untuk mempertontonkan kekerasan. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tetap terjaga dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan pemerintahan.
