KABARSAHABAT.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai dapat menjadi langkah politik strategis di tengah perubahan peta kekuatan yang mengitarinya. Mundur dari jabatan dianggap lebih menguntungkan secara politik dibandingkan bertahan hingga menghadapi kemungkinan pemberhentian melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pengamat politik UIN Walisongo Semarang, Dr Kholidul Adib, menilai keputusan tersebut perlu dilihat dari perspektif realisme politik. Menurutnya, seorang aktor politik harus mampu membaca perubahan kekuatan dan menghitung risiko sebelum mengambil keputusan.
Ia melihat posisi politik Gibran tidak lagi berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya. Sejumlah faktor dinilai telah mengubah konfigurasi kekuatan yang selama ini menjadi penopangnya.
"Dari kacamata realisme politik, keputusan Gibran mundur merupakan langkah taktis yang sudah diperhitungkan secara matang karena kekuatan inti yang dimilikinya sudah dipangkas," ujar Kholidul Adib.
Ia menyinggung penangkapan mantan Kapolri berinisial LSP bersama sejumlah perwira tinggi Polri oleh Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah tokoh partai politik dan organisasi kemasyarakatan tanpa prosedur yang dibenarkan undang-undang.
Selain itu, mundurnya sejumlah menteri dan wakil menteri dari PSI dari posisi kepemimpinan partai juga dinilai menjadi bagian dari perubahan dinamika politik yang perlu diperhitungkan Gibran.
Menurut Kholidul, kondisi tersebut dapat mempersempit ruang gerak politik Gibran. Karena itu, mempertahankan jabatan tanpa mempertimbangkan perubahan situasi justru berisiko memunculkan persoalan yang lebih besar.
Di sisi lain, persoalan hukum mengenai persyaratan ijazah pendidikan Gibran juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kholidul menilai upaya hukum lanjutan yang hendak ditempuh Gibran melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) tidak lagi memberikan keuntungan politik apabila putusan terkait persoalan tersebut telah bersifat final.
"Daripada dia keukeuh mempertahankan jabatan, kemudian justru berujung diberhentikan oleh MPR dan membuat namanya semakin jatuh, lebih baik mundur saja. Secara politik itu lebih ksatria dan situasi bisa lebih kondusif," tegasnya.
Kholidul menambahkan, pengunduran diri juga dapat menjadi jalan untuk mencegah pertarungan politik semakin melebar. Sebab, jika persoalan tersebut terus berlarut-larut, dampaknya bukan hanya menyangkut posisi Gibran, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas politik nasional.
Ia menilai sikap negarawan tidak selalu ditunjukkan dengan mempertahankan kekuasaan. Dalam kondisi tertentu, keberanian untuk melepaskan jabatan justru menjadi pilihan yang lebih bermartabat.
Dengan demikian, mundur bukan semata-mata dapat dimaknai sebagai kekalahan politik. Keputusan tersebut juga bisa menjadi bentuk kalkulasi untuk menyelamatkan kehormatan pribadi, menghindari konflik berkepanjangan, dan menjaga kondusivitas kehidupan politik nasional.
