LPP PB PMII Dorong Karet Rakyat Masuk Skema BPDP, Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Petani

Jakarta, 21 Oktober 2026 — Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendorong penguatan kebijakan perkebunan nasional melalui perluasan dukungan terhadap komoditas karet rakyat. Salah satu gagasan yang mengemuka ialah membuka ruang bagi karet rakyat untuk masuk dalam skema pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sekaligus memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis dalam agenda pembangunan perkebunan Indonesia.

Gagasan tersebut dibahas dalam Diskusi Nasional bertajuk “Karet Rakyat Sekarat: Mengapa Karet Rakyat Wajib Masuk BPDP?” yang diselenggarakan LPP PB PMII pada Rabu (21/10/2026). Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi petani, dan pengelola kelembagaan perkebunan untuk membahas tantangan serta peluang pengembangan karet rakyat ke depan.

Direktur LPP PB PMII, Muhaemin Abdul Basit, menyampaikan bahwa karet rakyat memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, menurutnya, kebijakan pengembangan perkebunan perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan usaha petani karet, terutama dalam menghadapi tantangan produktivitas, peremajaan tanaman, fluktuasi harga, dan kebutuhan peningkatan nilai tambah.

“Bagi kami, karet rakyat perlu mendapatkan perhatian yang lebih kuat dalam kebijakan perkebunan nasional. Petani tidak hanya membutuhkan akses pasar, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan produktivitas, memperbarui tanaman yang sudah tua, dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari komoditas yang mereka hasilkan,” ujar Muhaemin.

Menurut Muhaemin, skema pendanaan BPDP dapat menjadi salah satu opsi kebijakan yang layak dikaji untuk memperkuat dukungan terhadap petani karet. Namun, upaya tersebut perlu disertai kajian regulasi, kelembagaan, serta mekanisme pendanaan yang matang agar dapat dilaksanakan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi pekebun rakyat.

Ia menilai, pembahasan mengenai karet rakyat tidak seharusnya berhenti pada persoalan harga komoditas. Lebih dari itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang menghubungkan produktivitas kebun, kualitas hasil panen, akses pembiayaan, penguatan industri pengolahan, hingga peningkatan posisi tawar petani dalam rantai pasok.

“Harapannya, karet dapat memperoleh ruang yang lebih strategis dalam agenda pembangunan perkebunan nasional. Kami ingin melihat kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan bahwa petani sebagai pelaku utama mendapatkan manfaat yang lebih baik dari pengembangan komoditas ini,” tambah Muhaemin.

Perluasan Dukungan bagi Komoditas Perkebunan Rakyat

Dalam diskusi tersebut, pembahasan mengenai BPDP menjadi salah satu pintu masuk untuk melihat bagaimana instrumen pendanaan perkebunan dapat dikembangkan agar menjawab kebutuhan komoditas dan petani secara lebih luas.

LPP PB PMII memandang bahwa penguatan karet rakyat perlu diarahkan pada beberapa aspek strategis, antara lain peremajaan kebun, peningkatan produktivitas, pengembangan bibit unggul, penguatan kelembagaan pekebun, riset dan inovasi, serta pengembangan industri hilir.

Muhaemin menjelaskan bahwa langkah tersebut penting agar pengembangan karet tidak hanya bertumpu pada penjualan bahan mentah, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.

“Penguatan industri hilir harus berjalan beriringan dengan pembenahan sektor hulu. Kebun rakyat yang produktif, kualitas bahan baku yang baik, dan kelembagaan petani yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri karet nasional,” jelas Muhaemin.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi petani, asosiasi, dan pelaku industri untuk merumuskan arah kebijakan yang realistis serta berkelanjutan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kondisi petani di lapangan.

Hadirkan Perspektif Pemerintah, Akademisi, dan Pelaku Perkebunan

Diskusi nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dengan latar belakang dan perspektif yang beragam. Mereka antara lain Septiria Christina, S.TP., M.A.B., Direktur Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; Prof. Garudea Ari Mulyono dari Lembaga Pengembangan AgroMaritim dan Akselerasi Intrapreneurship IPB University; Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc., Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian; serta Irfan Ahmad Fauzi, M.Hum., Ketua DPP APKARINDO.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam mempertemukan perspektif kebijakan pemerintah, pengembangan ilmu pengetahuan, tata kelola perkebunan, dan kebutuhan pelaku usaha serta petani. Melalui forum ini, LPP PB PMII berharap diskusi mengenai masa depan karet rakyat dapat berkembang menjadi agenda bersama yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Muhaemin menegaskan bahwa LPP PB PMII akan terus mengambil bagian dalam mendorong pengembangan pertanian dan perkebunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, penguatan komoditas karet rakyat perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sektor perkebunan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Bagi LPP PB PMII, pengembangan karet rakyat merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap gagasan mengenai dukungan BPDP bagi karet dapat ditindaklanjuti melalui kajian dan dialog kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tutup Muhaemin.