KABARSAHABAT.ID - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi perhatian publik. Pada September 2026, KPK melakukan OTT ke-20 sepanjang tahun 2026 yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang dan kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. KPK juga menyita barang bukti berupa uang sekitar Rp106,3 miliar.
Fenomena tersebut tentu tidak semata-mata dapat dibaca sebagai keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku korupsi. Di balik keberhasilan penindakan, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: mengapa praktik korupsi masih terus berulang di tengah berbagai regulasi, lembaga pengawasan, pendidikan antikorupsi, dan kampanye integritas yang terus dilakukan?
Pertanyaan tersebut penting karena korupsi bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan etika kekuasaan. Ketika kewenangan publik digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang rusak bukan hanya keuangan negara, tetapi juga hubungan kepercayaan antara masyarakat dan penyelenggara negara.
Kasus OTT di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), misalnya, menurut keterangan KPK berkaitan dengan dugaan penerimaan dalam proses pengurusan HGB. KPK menyebut terdapat dugaan penerimaan lain oleh penyelenggara negara dalam perkara tersebut.
Fakta hukum itu tentu masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Namun, kasus tersebut kembali memperlihatkan betapa rentannya kewenangan administratif ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.
OTT: Gejala, Bukan Akar Masalah
OTT memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum karena memungkinkan aparat membongkar dugaan tindak pidana korupsi ketika transaksi atau pemberian tertentu sedang berlangsung.
Namun, maraknya OTT seharusnya tidak berhenti pada perayaan keberhasilan penangkapan. Fenomena tersebut semestinya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pencegahan korupsi, memperkuat pengawasan, serta membangun budaya integritas di kalangan penyelenggara negara.
Keberhasilan penindakan akan lebih bermakna apabila diikuti upaya sistematis untuk mencegah korupsi berulang dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik.
Jika OTT terus berulang, masyarakat layak melihatnya sebagai gejala bahwa persoalan korupsi memiliki dimensi yang lebih dalam. Penindakan memang diperlukan, tetapi penindakan tidak boleh menjadi satu-satunya strategi pemberantasan korupsi.
KPK dalam laporan tahunannya menunjukkan bahwa pada 2025 terdapat 116 perkara penyidikan dan 87 perkara penuntutan. Data tersebut memperlihatkan bahwa korupsi tetap menjadi persoalan serius yang membutuhkan pendekatan penindakan sekaligus pencegahan.
Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak pelaku yang ditangkap atau seberapa sering OTT dilakukan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana sistem pemerintahan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan, memperkuat integritas penyelenggara negara, serta membangun mekanisme pengawasan yang efektif sebelum tindak pidana korupsi terjadi.
Pemberantasan korupsi pada akhirnya bukan sekadar persoalan menangkap pelaku, melainkan memastikan sistem pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan mampu menutup ruang bagi praktik korupsi.
Krisis Integritas
Maraknya kasus korupsi juga membawa kita pada persoalan yang lebih mendasar, yakni integritas penyelenggara negara.
Integritas pada dasarnya bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan tertulis, melainkan komitmen moral untuk menjalankan amanah kekuasaan secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Integritas tercermin dari kemampuan seseorang untuk tetap berpegang pada prinsip etika ketika memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan budaya integritas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.
Seorang pejabat mungkin memahami seluruh aturan tentang gratifikasi, suap, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Namun, pengetahuan tentang aturan tidak otomatis melahirkan perilaku berintegritas.
Di sinilah persoalan sesungguhnya berada. Korupsi dapat terjadi ketika kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memperbanyak aturan. Negara membutuhkan ekosistem integritas yang membuat penyalahgunaan kekuasaan semakin sulit dilakukan, semakin mudah terdeteksi, dan memiliki konsekuensi hukum serta administratif yang jelas.
Pendidikan antikorupsi juga harus bergerak dari sekadar transfer pengetahuan menuju pembentukan karakter dan budaya integritas. Nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan, serta keberanian untuk menolak setiap bentuk penyimpangan perlu ditanamkan secara konsisten dalam diri aparatur negara.
Nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku dan menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat membentuk penyelenggara negara yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk mencegah, menolak, dan melawannya dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan.
Jangan Hanya Menghukum Pelaku
Setiap perkara korupsi harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Namun, penyelesaian perkara secara individual tidak boleh membuat negara berhenti pada penindakan terhadap pelaku semata. Setiap kasus korupsi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kelemahan sistem, memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat pengawasan, serta menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya sistematis untuk mencegah korupsi agar tidak terus berulang.
Ketika seorang pejabat terjerat kasus korupsi, pertanyaan berikutnya harus diarahkan kepada sistem: apakah prosedur pelayanan terlalu panjang? Apakah kewenangan terlalu terkonsentrasi? Apakah pengawasan internal berjalan efektif? Apakah proses administrasi cukup transparan? Apakah konflik kepentingan telah diidentifikasi sejak awal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena korupsi sering kali tumbuh dalam ruang yang memungkinkan terjadinya transaksi tersembunyi antara kewenangan dan kepentingan.
Karena itu, reformasi birokrasi harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi. Digitalisasi pelayanan publik, transparansi proses perizinan, penguatan pengawasan internal, keterbukaan informasi, pelaporan gratifikasi, serta mekanisme perlindungan bagi pelapor merupakan bagian dari sistem pencegahan yang harus terus diperkuat.
Dewan Pengawas KPK dalam evaluasi Semester I 2026 juga menekankan pentingnya penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penguatan tersebut perlu disertai dengan penyusunan pedoman pencegahan korupsi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan mudah diterapkan dalam praktik pemerintahan.
Langkah ini penting untuk membangun sistem pengendalian yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mampu mencegah potensi terjadinya korupsi sejak dini.
Dari Budaya Kekuasaan ke Budaya Pelayanan
Persoalan integritas pada akhirnya berkaitan erat dengan cara penyelenggara negara memandang dan menggunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.
Kekuasaan publik seharusnya dipahami sebagai amanah yang memiliki konsekuensi moral dan hukum untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melindungi kepentingan umum, serta memastikan setiap kebijakan dan keputusan dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Kekuasaan bukanlah privilese yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, maupun kepentingan politik tertentu. Kekuasaan merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Karena itu, semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pejabat publik, semakin besar pula tuntutan integritas, keteladanan, dan akuntabilitas yang harus ditunjukkannya.
Ketika kekuasaan mulai dipandang sebagai sarana memperkaya diri atau memperkuat kepentingan kelompok, ruang terjadinya konflik kepentingan, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi menjadi semakin terbuka.
Sebaliknya, ketika kekuasaan ditempatkan sebagai amanah, setiap kewenangan akan dijalankan dengan kesadaran bahwa jabatan pada hakikatnya merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada hukum dan institusi negara, tetapi juga kepada publik dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.
Perubahan paradigma ini penting. Pejabat publik tidak boleh merasa bahwa jabatan adalah milik pribadi. Jabatan adalah mandat masyarakat yang memiliki batas waktu, kewenangan yang dibatasi hukum, serta tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam perspektif etika pemerintahan, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya.
Kekuasaan publik bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, pejabat yang mengelola sumber daya publik dituntut memiliki standar integritas yang tinggi. Integritas tersebut tercermin dalam kejujuran, keteladanan, kepatuhan terhadap hukum, keberanian menolak gratifikasi dan konflik kepentingan, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan kewenangan kepada publik.
Dengan demikian, semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur pemerintahan, semakin besar pula tuntutan etis agar kekuasaan yang dimilikinya benar-benar digunakan untuk memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
OTT dapat membuat pejabat takut melakukan korupsi. Tetapi negara membutuhkan sesuatu yang lebih jauh: penyelenggara negara yang tidak melakukan korupsi bukan semata-mata karena takut ditangkap, melainkan karena menyadari bahwa korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik.
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, persoalan terbesar dari korupsi bukan hanya terletak pada besarnya kerugian materi atau hilangnya sumber daya negara, tetapi juga pada kerusakan yang ditimbulkannya terhadap kepercayaan masyarakat kepada negara dan institusi pemerintahan.
Ketika masyarakat menyaksikan adanya penyalahgunaan kewenangan, praktik suap, gratifikasi, atau pengelolaan anggaran publik yang tidak semestinya, muncul persepsi bahwa kekuasaan tidak lagi sepenuhnya dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan legitimasi institusi publik, menurunkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, serta menciptakan sikap apatis terhadap berbagai program dan kebijakan pemerintah.
Kepercayaan publik yang telah terkikis juga tidak mudah dipulihkan hanya melalui proses hukum terhadap pelaku. Yang dipertaruhkan bukan semata-mata pertanggungjawaban individu, melainkan kredibilitas sistem pemerintahan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun kembali integritas kelembagaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kekuasaan publik benar-benar digunakan sebagai amanah untuk melayani kepentingan masyarakat.
Masyarakat akan sulit percaya pada pelayanan publik apabila pelayanan dapat dipengaruhi oleh uang. Masyarakat akan mempertanyakan keadilan apabila keputusan administratif dapat dipengaruhi kepentingan tertentu. Dan masyarakat akan kehilangan optimisme apabila jabatan publik dipersepsikan sebagai jalan menuju keuntungan pribadi.
Karena itu, maraknya OTT KPK harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap tata kelola pemerintahan dan integritas penyelenggara negara.
Penangkapan para pelaku korupsi memang penting sebagai bagian dari penegakan hukum dan pemberian efek jera. Namun, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada keberhasilan menangkap pelaku setelah tindak pidana terjadi.
Jauh lebih penting adalah membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat sehingga setiap celah penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.
Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari semakin kuatnya sistem pencegahan dan semakin tertutupnya ruang bagi praktik korupsi untuk tumbuh dalam penyelenggaraan negara.
Indonesia membutuhkan penyelenggara negara yang memahami bahwa jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan publik.
Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan yang terpampang di dinding kantor pemerintahan. Integritas harus hadir dalam setiap keputusan, pelayanan, dan penggunaan kewenangan negara.
Jika OTT terus berulang, pertanyaan publik semestinya tidak berhenti pada, “Siapa yang tertangkap?”
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah, “Mengapa sistem pemerintahan dan budaya integritas kita masih membuka ruang bagi korupsi untuk terus terjadi?”
Pertanyaan tersebut penting karena pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan keberhasilan aparat menangkap pelaku setelah pelanggaran terjadi. Negara juga harus mampu membenahi sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan berlangsung.
Tanpa evaluasi dan pembenahan yang serius, OTT berisiko hanya menjadi rangkaian penindakan yang menghasilkan daftar panjang tersangka tanpa menyentuh persoalan yang memungkinkan korupsi terus berulang.
Sebaliknya, apabila setiap kasus korupsi dijadikan momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, menutup celah penyimpangan, serta membangun budaya integritas di lingkungan penyelenggara negara, pemberantasan korupsi dapat bergerak dari sekadar penindakan menuju pencegahan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil ditangkap, melainkan dari kemampuan negara menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu mengembalikan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.
