Pendidikan & Budaya

Muspimnas, PMII Usulkan Revitalisasi Pesantren dan Beasiswa Aktivis Mahasiswa

Penulis: Zaenal
Bagikan
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, Mochammad Shofiyulloh Cokro, dalam pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026) lalu.
Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, Mochammad Shofiyulloh Cokro, dalam pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026) lalu.

KABARSAHABAT.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menegaskan komitmennya mendorong terwujudnya negara kesejahteraan atau welfare state dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

Gagasan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, Mochammad Shofiyulloh Cokro, dalam pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026) lalu.

Dalam forum yang dihadiri Ketua Mabinas PB PMII Abdul Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat, jajaran alumni PMII, serta pengurus dan kader PMII dari berbagai daerah tersebut, Shofiyulloh memperkenalkan semangat baru bertajuk Era Baru PMII.

Gagasan ini menjadi landasan bagi PMII untuk merumuskan arah gerakan, tata kelola organisasi, dan sistem kaderisasi yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Bandung dipilih bukan tanpa alasan. Kota ini memiliki nilai historis sebagai tempat lahirnya Dasasila Bandung pada 1955 sekaligus pusat tumbuhnya berbagai gagasan pergerakan kerakyatan.

Melalui momentum tersebut, PMII ingin mempertegas peran mahasiswa dalam mengawal agenda pembangunan nasional, khususnya terkait pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi digital.

PMII Soroti Tiga Agenda Konstitusi

Shofiyulloh menguraikan tiga agenda utama yang menjadi perhatian PMII, yakni konstitusi pendidikan, konstitusi kesejahteraan sosial, dan konstitusi ekonomi digital.

Pada sektor pendidikan yang merujuk Pasal 31 UUD 1945, PMII mengapresiasi berbagai program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, hingga perluasan beasiswa LPDP.

Namun, PMII menilai masih terdapat persoalan yang perlu diselesaikan, terutama keterbatasan sarana pendidikan, asrama, akses digital, dan penguatan ekonomi kelembagaan pesantren.

PMII juga menyoroti belum optimalnya akses beasiswa bagi aktivis mahasiswa yang selama ini terlibat dalam penggerakan masyarakat.

Sebagai solusi, PMII mengusulkan Program Revitalisasi Pesantren Nasional serta Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa.

Sementara itu, dalam agenda kesejahteraan sosial yang mengacu Pasal 34 UUD 1945, PMII mendorong penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Shofiyulloh, masih terdapat anak yatim, yatim piatu, dan anak rentan yang berpotensi tidak memperoleh bantuan sosial karena tercatat dalam Kartu Keluarga kerabat atau keluarga lain sehingga tidak masuk kelompok desil sasaran.

Selain itu, persoalan pengangguran muda, pekerja informal, dan generasi sandwich juga menjadi perhatian.

PMII mendorong agar kebijakan perlindungan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga memperluas pemberdayaan ekonomi melalui permodalan, pelatihan keterampilan, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan penciptaan lapangan kerja.

PMII Minta Danantara Perkuat Teknologi Nasional

Pada sektor ekonomi digital yang merujuk Pasal 33 UUD 1945, PMII menilai transformasi digital harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.

PMII mengapresiasi percepatan transformasi digital nasional dan pembentukan Danantara Indonesia. Namun, sejumlah tantangan perlu diantisipasi, mulai dari persaingan UMKM, perlindungan pekerja digital dan pengemudi daring, hingga risiko otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) terhadap lapangan kerja generasi muda.

Karena itu, PMII mendorong Danantara menjadi lokomotif investasi strategis di bidang kecerdasan buatan, pusat data nasional, komputasi awan (cloud computing), semikonduktor, keamanan siber, dan pengembangan teknologi nasional.

Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menguasai teknologi dan data.

"Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia," ujar Shofiyulloh, dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Delapan Pendirian PMII dari Bandung

Selain menyampaikan tiga agenda konstitusi, PMII juga merumuskan delapan pendirian dari Bandung sebagai pedoman gerakan organisasi.

Delapan pendirian tersebut menegaskan kewajiban negara dalam menyejahterakan rakyat melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur.

PMII juga mendorong pemerataan akses rakyat terhadap sumber produksi, pembaruan agraria yang adil, pembatasan monopoli, serta penguatan koperasi.

Di sektor sumber daya alam, organisasi mahasiswa tersebut menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam secara adil dengan tetap memperhitungkan pemulihan lingkungan.

Pendirian lainnya mencakup perlindungan hak pekerja atas upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat; pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar; serta pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan bermutu.

PMII turut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan perlindungan hak warga untuk berhimpun.

Seluruh pendirian tersebut akan dikawal melalui pendidikan kader, pengorganisasian masyarakat, advokasi kebijakan, hingga pengawasan anggaran.

Shofiyulloh menegaskan, amanat konstitusi mengenai kesejahteraan sosial tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan semata.

"Karena amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri," katanya.

Kader PMII Diminta Hadir di Tengah Masyarakat

Menutup sambutannya, Shofiyulloh mengajak seluruh kader PMII menerjemahkan delapan pendirian tersebut menjadi gerakan nyata hingga tingkat rayon, komisariat, dan cabang.

Kader PMII diminta hadir langsung di tengah masyarakat, mulai dari mendampingi pesantren yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, membantu keluarga rentan yang belum tersentuh bantuan sosial, hingga memperjuangkan perlindungan bagi pengemudi daring.

Menurutnya, gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga jalan konstitusional menuju Indonesia Emas 2045.

PMII berharap cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial tidak hanya menjadi wacana pembangunan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. (*)

Penulis: Zaenal
Editor: Zaenal

Komentar

0 Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Halaman 21 dari 28
← 20 21 22 →