KABARSAHABAT.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya.
Sikap tersebut disampaikan AHY dalam keterangan resmi, Jumat (13/11/2026). Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menentukan pengganti.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY.
Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, Demokrat tidak ingin mengambil langkah di luar ketentuan konstitusi.
AHY Sebut Pengganti Gibran Harus Sesuai UUD 1945
AHY menjelaskan, ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tercantum dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.
Dalam aturan tersebut, MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” tutur AHY.
Ia menegaskan Demokrat menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menghormati mekanisme pemilihan yang menjadi kewenangan MPR.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” sambungnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memastikan Demokrat tidak akan mengusulkan kader internal partai untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
AHY Konsultasi dengan SBY Sebelum Tentukan Sikap Demokrat
AHY mengungkapkan, keputusan Demokrat untuk tidak mengajukan calon Wakil Presiden telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi tersebut dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi. Saat itu, SBY diketahui sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY menyebut sikap politik Demokrat tersebut telah melalui komunikasi dengan SBY dan sejalan dengan konstitusi partai.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” lanjutnya.
Dengan demikian, keputusan Demokrat untuk tidak mengusulkan nama calon Wakil Presiden bukan sekadar pernyataan pribadi AHY, melainkan sikap resmi partai setelah berkonsultasi dengan pimpinan internal.
Demokrat Hormati Kewenangan Prabowo dan MPR
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Melalui mekanisme tersebut, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama kandidat, sedangkan MPR menentukan Wakil Presiden yang akan mengisi jabatan tersebut.
Sikap Demokrat yang tidak mengusulkan kadernya menjadi penegasan bahwa partai tersebut memilih mengikuti mekanisme konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. (*)
