Hukum

PB PMII Desak Pemerintah Bongkar Bandar Judi Online dan Narkoba, Minta Aset Kejahatan Dirampas

Penulis: Zaenal
Bagikan
PB PMII desak pemerintah bongkar bandar judi online dan narkoba, telusuri aliran dana, serta masukkan judol dalam sasaran RUU Perampasan Aset. (Dok)
PB PMII desak pemerintah bongkar bandar judi online dan narkoba, telusuri aliran dana, serta masukkan judol dalam sasaran RUU Perampasan Aset. (Dok)

KABARSAHABAT.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) bersama Pengurus Koordinator Cabang (PKC PMII) se-Indonesia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum membongkar jaringan besar di balik praktik judi online (judol) dan peredaran narkotika.

Mereka meminta pemberantasan tidak hanya menyasar pemain atau pelaku di tingkat bawah, tetapi juga bandar, pemodal, hingga aktor intelektual yang menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut.

Desakan itu disampaikan melalui pernyataan sikap organisasi pada 18 November 2026. PB PMII menegaskan pemberantasan judi online dan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri aliran dana serta merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana.

Dalam pernyataannya, PB PMII mengusung seruan, "Negara jangan hanya menangkap pemain, bongkar bandar dan rampas keuntungan dari tindak kejahatannya!"

PB PMII menilai judi online dan peredaran narkotika telah berkembang menjadi persoalan serius yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, ketahanan keluarga, hingga masa depan generasi muda Indonesia.

Judi online, misalnya, dinilai telah menjerat masyarakat dalam lingkaran kecanduan, utang, kemiskinan, pinjaman ilegal, hingga konflik sosial. Sementara itu, peredaran narkotika terus menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan generasi muda.

Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti pola penegakan hukum yang dinilai masih lebih banyak menyasar pelaku di tingkat bawah. Padahal, keberadaan bandar dan pemodal menjadi bagian penting dari ekosistem kejahatan yang harus dibongkar.

Menurut PB PMII, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya melalui penangkapan. Aparat harus menelusuri sumber kekayaan, membongkar jaringan pendanaan, memutus aliran keuntungan, serta merampas aset hasil tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berkeadilan.

Selama keuntungan ekonomi dari praktik ilegal masih dapat dinikmati bandar dan pemodal, jaringan kejahatan dinilai akan terus memiliki kemampuan untuk berkembang.

PB PMII Soroti RUU Perampasan Aset

Selain mendesak penindakan terhadap bandar judi online dan narkotika, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia turut menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Mereka menilai regulasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat instrumen hukum dalam memberantas kejahatan ekonomi. PB PMII mengapresiasi perkembangan RUU Perampasan Aset yang telah menjadi RUU inisiatif DPR RI.

Namun, mereka meminta tindak pidana perjudian online dimasukkan secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset.

PB PMII mengingatkan agar RUU tersebut tidak sekadar menjadi instrumen hukum yang kuat di atas kertas, tetapi juga efektif menjangkau sumber kekayaan para pelaku kejahatan.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penangkapan individu, melainkan mampu membongkar seluruh jaringan dan ekosistem kejahatan.

Delapan Tuntutan PB PMII kepada Pemerintah dan DPR

Sebagai bentuk sikap organisasi, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, DPR RI, dan aparat penegak hukum.

Pertama, mendukung aparat penegak hukum membongkar jaringan bandar, pemodal, dan aktor intelektual di balik kejahatan, bukan hanya menindak pelaku di tingkat bawah.

Kedua, mendorong DPR RI dan pemerintah memperkuat ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, termasuk aset yang dikuasai bandar, pemodal, dan jaringan peredaran narkoba.

Ketiga, mendesak DPR RI memasukkan tindak pidana perjudian online secara tegas sebagai salah satu sasaran perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana.

Keempat, meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang telah dirampas negara agar tidak menjadi celah penyalahgunaan kewenangan.

Kelima, mendesak DPR RI membuka ruang partisipasi publik yang bermakna bagi organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Keenam, mendesak Kementerian Keuangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola fiskal yang berkeadilan.

Ketujuh, meminta aparat penegak hukum memberantas praktik pertambangan ilegal.

Kedelapan, mendesak pemerintah pusat memulihkan kerusakan hutan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menindak tegas para pelaku kejahatan lingkungan.

Siapkan Advokasi dan Kawal Pembahasan RUU

Tidak hanya menyampaikan tuntutan, PB PMII memastikan akan mengawal persoalan tersebut melalui advokasi kebijakan di tingkat nasional.

Langkah yang disiapkan meliputi konsolidasi organisasi, penyusunan kajian akademik, audiensi dengan DPR RI, edukasi publik, serta pengawalan proses legislasi RUU Perampasan Aset.

PB PMII menegaskan organisasi mahasiswa harus mengambil peran lebih dari sekadar menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa juga harus mampu menghadirkan solusi, rekomendasi, dan mengawal kebijakan publik demi kepentingan masyarakat.

Meski mendukung perampasan aset hasil kejahatan, PB PMII mengingatkan agar instrumen tersebut tidak digunakan sebagai sarana kesewenang-wenangan negara.

Setiap proses perampasan aset harus berlandaskan hukum, menjamin hak asasi manusia, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Menutup pernyataan sikapnya, PB PMII bersama PKC PMII se-Indonesia kembali menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan harus menjangkau pihak-pihak yang mengendalikan sekaligus menikmati keuntungan dari praktik ilegal.

"Jangan biarkan bandar menikmati keuntungan, sementara masyarakat menanggung kerugian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan kepada rakyat," demikian penegasan organisasi tersebut.

PB PMII menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan sosial, kedaulatan hukum, dan masa depan generasi bangsa melalui pengawalan kebijakan pemberantasan kejahatan secara menyeluruh. (*)

Penulis: Zaenal
Editor: Zaenal

Kanal terkait

Komentar

0 Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Halaman 20 dari 27
← 19 20 21 →