Pecat Agus Suparmanto dan Gus Yasin, Adib Menilai Elit PPP Mestinya Sadar Diri

KABARSAHABAT ID - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Dr. M. Kholidul Adib, SHI, MSI menilai kubu Muhammad Mardiono yang saat ini memegang kendali Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mestinya sadar diri.

Ia menyatakan hal itu saat dimintai pendapat tentang pemecatan terhadap Agus Suparmanto dari posisi Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PPP.

"Pemecatan tersebut menunjukan elit PPP belum solid dan belum mampu  menyatukan visi bersama untuk menyongsong pemilu 2029. Sebagai partai yang gagal masuk parlemen hasil pemilu 2024 mestinya elit partai sadar diri dan muhasabah kenapa partainya gagal," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Adib menilai pemecatan itu menunjukkan sikap Mardiono yang semakin egois dan berdampak pada konflik internal Partai berlambang Ka'bah semakin parah.

"Alih-alih melakukan muhasabah yang terjadi justru ketua umum partai semakin egois dan adigang adigung adiguno yang semakin memperparah keadaan partai," katanya. 

Mestinya, katanya, elit DPP PPP melakukan konsolidasi dan menyatukan semua elemen partai untuk bersama-sama membangun kembali kebesaran PPP. 

Ia juga menyoroti kubu Mardiono yang terlalu percaya diri karena mengacu pada SK Kemenkum yang mengesahkan dirinya sebagai pemenang pada Muktamar yang kisruh dan diwarnai aksi lempar kursi.

"Pemecatan Agus Suparmanto dan Gus Yasin menunjukkan bahwa ketua umum DPP PPP Mardiono terlalu percaya diri karena sudah memegang SK kemenkum sebagai DPP yang sah," katanya.

Dengan dasar hukum itu, lanjutnya, Mardiono dapat membangun partai dengan orang-orang yang selama ini dianggap loyal untuk menduduki posisi strategis di DPP PPP seperti Wakil Ketua Umum dan Sekjen. 

"Mardiono kayaknya lebih mendengarkan orang-orang loyalisnya yang ingin menduduki jabatan strategis di DPP PPP. Namun sayangnya pemecatan tersebut melalui forum Rakernas daring yang mestinya tidak memiliki kewenangan untuk memecat seseorang dari jabatan strategis partai," imbuhnya.

Gagal Membangun Partai 

Tak hanya terlalu pede dan egois, Adib juga menilai pemecatan dua tokoh tersebut menunjukkan Mardiono sebagai Ketua Umum gagal merajut semua elemen partai. Padahal Gus Yasin adalah tokoh PPP yang memiliki basis dukungan massa yang kuat di Jateng dan beberapa wilayah lain.

Ia menyebut perolehan suara PPP pada pemilu 2024 menurun hampir 700 ribu dibanding Pemilu 2019. Penurunan paling signifikan ada di Jawa Tengah dan Kalimantan. 

"Khusus Jateng misalnya jika pada pemilu 2019 suara PPP masih di atas 1,2 juta untuk DPR RI, namun pada pemilu 2024 perolehan suaranya turun di bawah 900 ribu," urainya. 

Direktur Eksekutif Reksobhumi Jawa Tengah, sebuah lembaga kajian politik, hukum dan lingkungan ini melanjutkan, salah satu pemicu merosotnya suara partai karena sejumlah caleg yang dijagokan untuk maju dalam Pileg 2024 DPR RI tidak bekerja maksimal karena caleg yang diusung tidak memiliki basis massa yang kuat.

"Caleg yang diusung terutama, yang dapat nomor 1 tidak membasis seperti di Dapil 1 Jateng untuk RI, kadernya tidak dikenal publik," ucapnya.

Padahal perolehan suara Gus Yasin sebagai calon anggota DPD RI pada pemilu 2024 sangat tinggi lebih dari 3,8 juta suara. 

"Artinya suara yang diperoleh Gus Yasin saat maju sebagai anggota DPD RI tahun 2024 total suaranya empat kali lipat dari hasil capaian perolehan suara semua caleg PPP untuk DPR RI," bebernya.

Oleh karena itu, lanjutnya, mestinya DPP PPP serius menggarap Jateng dan Kalimantan dengan merajut kembali semua kekuatan partai yang menjadi kantong suara jika ingin lolos ke Senayan pada Pileg 2029.

"Namun dengan memecat Gus Yasin seorang tokoh PPP dari Jateng maka harapan PPP untuk dapat suara banyak di Jateng sangat berat. Dalam hal ini pemecatan Gus Yasin patut disayangkan," tutupnya.