SEMARANG –kabarsahabat.id Ketersediaan pupuk bersubsidi secara nasional belum sepenuhnya menjamin kemudahan akses bagi petani. Persoalan pendataan, mekanisme penebusan, hingga pengawasan harga di tingkat pengecer masih menjadi pekerjaan rumah dalam distribusi pupuk. Kondisi ini mendorong mahasiswa untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal kebijakan subsidi pertanian.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Seminar Nasional Ketahanan Pangan 2026 bertajuk Seminar Aksi Ketahanan Pangan Indonesia (SAKTI) yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP) Universitas Diponegoro (Undip) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara, Selasa (10/11), di Aula FPP Undip, Kampus Tembalang, Semarang.
Dalam pemaparannya, alumnus Agribisnis Undip sekaligus mantan Ketua BEM FPP Undip, Gafur Agus Rony, mengungkapkan bahwa persoalan pupuk bersubsidi saat ini tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Menurutnya, kendala justru kerap muncul pada akses dan pemahaman petani terhadap mekanisme distribusi.
Hingga akhir Oktober 2026, penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah mencapai sekitar 7,4 juta ton atau 75 persen dari total alokasi 9,8 juta ton. Sementara itu, stok pupuk bersubsidi yang tersedia masih sekitar 1,3 juta ton.
"Pupuknya ada. Yang sering jadi masalah justru di lapangan: petani belum terdaftar di e-RDKK, tidak tahu cara menebus, atau tidak tahu berapa harga resminya. Di situlah pemuda bisa turun tangan," ujar Gafur.
Ia menjelaskan, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dengan luas lahan maksimal dua hektare yang membudidayakan salah satu dari sepuluh komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu.
Petani yang belum terdaftar dapat diusulkan melalui kelompok tani dan penyuluh setempat. Adapun data e-RDKK diperbarui setiap empat bulan. Bagi petani yang telah terdaftar, penebusan pupuk dapat dilakukan dengan membawa KTP melalui aplikasi i-Pubers di kios pengecer, gapoktan, pokdakan, atau Koperasi Desa Merah Putih.
Menurut Gafur, mahasiswa dapat mengambil peran melalui dua langkah konkret, yakni membantu sosialisasi mekanisme penebusan pupuk kepada petani serta melakukan pemantauan terhadap praktik distribusi di lapangan.
Mahasiswa dapat memastikan kios pengecer memasang informasi harga eceran tertinggi (HET), menjual pupuk sesuai ketentuan, serta membantu petani memeriksa keaslian produk melalui QR code pada kemasan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, mahasiswa juga dapat membantu mengarahkan petani untuk melaporkannya melalui jalur resmi.
"Mahasiswa pertanian yang sedang KKN atau pulang kampung bisa menjadi mata dan telinga petani. Kalau ada kios yang menjual di atas HET atau ada pupuk palsu, laporkan," katanya.
Mahasiswa Bukan Sekadar Pengamat
Ajakan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua BEM FPP Undip, Lutfi Rois, yang menilai bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan bahan pangan. Menurutnya, penguatan sektor pertanian dan peternakan juga membutuhkan keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan.
"Ketahanan pangan bukan hanya soal memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, potensi Indonesia sebagai negara agraris harus diiringi dengan penguatan sektor pertanian dan peternakan. Mahasiswa tidak cukup hanya menjalankan peran sebagai insan akademis, tetapi juga perlu berkontribusi dalam mendorong perbaikan kebijakan.
Sementara itu, Dekan FPP Undip, Prof. Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D., berharap seminar tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret. Salah satunya melalui penyusunan policy brief yang dapat menjadi masukan bagi Kementerian Pertanian.
Melalui forum tersebut, keterlibatan generasi muda diharapkan tidak hanya berhenti pada gagasan dan diskusi akademis. Pendampingan petani, pengawasan distribusi pupuk, hingga penyampaian rekomendasi kebijakan menjadi langkah nyata yang dapat dilakukan mahasiswa untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
