Teknologi & Digital

Ancaman Kejahatan Siber Berbasis AI Meningkat, Jateng Perkuat Pertahanan Data Digital

Penulis: Zaenal
Bagikan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dalam acara deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). (Dok/Humas Pemprov Jateng)
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dalam acara deklarasi Forkomsanda di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026). (Dok/Humas Pemprov Jateng)

KABARSAHABAT.ID, SEMARANG – Ancaman kejahatan siber semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pelaku kejahatan kini dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk memanipulasi psikologis masyarakat hingga memperoleh akses terhadap akun dan informasi penting.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat keamanan digital dan perlindungan data pribadi masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni membentuk Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda). 

Forum tersebut dideklarasikan di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pembentukan Forkomsanda menjadi upaya memperkuat koordinasi berbagai instansi dalam menghadapi ancaman keamanan siber.

Menurutnya, transformasi digital pemerintahan harus diimbangi dengan sistem perlindungan informasi yang memadai. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses, tetapi juga jaminan keamanan data pribadi.

"Dengan terbentuknya Forkomsanda ini, kami berharap pelayanan semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat," kata Taj Yasin.

Ia menjelaskan, ancaman digital yang perlu diantisipasi meliputi kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur pelayanan publik.

Karena itu, keamanan siber tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

AI Dimanfaatkan untuk Memanipulasi Korban Kejahatan Siber

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi turut mengubah pola serangan kejahatan siber.

Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai adalah pemanfaatan AI untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis manusia. Teknologi tersebut dapat digunakan pelaku kejahatan untuk membuat seseorang lebih mudah menyerahkan akses akun maupun informasi penting.

Selain itu, pelaku kejahatan siber memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan celah keamanan.

Menurut Nugroho, kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh pihak dalam membangun sistem pertahanan siber yang kuat.

Ia menegaskan, tanggung jawab keamanan digital tidak hanya berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah hingga tingkat desa juga harus terlibat, terutama dalam pengamanan data yang dihimpun melalui sistem pemerintahan.

Hal ini berkaitan dengan pengembangan Satu Data Indonesia yang melibatkan proses pengumpulan informasi mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.

Dengan demikian, perlindungan data perlu dilakukan secara kolaboratif sejak informasi pertama kali dihimpun.

Forkomsanda Siapkan Lima Langkah Perkuat Keamanan Digital

Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, Taj Yasin menyampaikan lima agenda prioritas yang harus dijalankan Forkomsanda.

Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman siber.

Kedua, meningkatkan deteksi dini dan pertukaran informasi melalui pemantauan, analisis, serta sistem peringatan dini terhadap potensi serangan.

Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu melalui penguatan koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden.

Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar lebih waspada saat memanfaatkan teknologi.

Taj Yasin berharap Forkomsanda tidak sekadar menjadi wadah koordinasi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan data masyarakat.

Sejumlah target yang ingin dicapai di antaranya penyusunan peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah, pembentukan mekanisme pertukaran informasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengamanan informasi.

Melalui kolaborasi Pemprov Jawa Tengah, BSSN, dan berbagai instansi terkait, ketahanan siber daerah diharapkan semakin kuat. 

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari perlindungan masyarakat di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan. (*)

Penulis: Zaenal
Editor: Zaenal

Komentar

0 Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Halaman 20 dari 27
← 19 20 21 →