SEMARANG, Kabarsahabat.id –Indonesia masih tergolong sebagai salah satu negara dengan biaya hidup relatif rendah di kawasan Asia Tenggara. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang baik. Persoalan utama justru terletak pada kemampuan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta ketimpangan distribusi ekonomi.
Berdasarkan Cost of Living Index 2026 yang dirilis Numbeo, Indonesia mencatat indeks biaya hidup sekitar 26,1. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan Thailand (38,0), Malaysia (34,0), dan Filipina (30,1), serta sedikit lebih rendah dibandingkan Vietnam (26,4). Data ini memperlihatkan bahwa secara umum tingkat harga barang dan jasa di Indonesia relatif kompetitif dibandingkan beberapa negara ASEAN.
Namun, jika melihat indikator daya beli lokal, situasinya menunjukkan gambaran berbeda. Indonesia memiliki indeks daya beli sekitar 29,3, lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, Filipina, maupun Vietnam. Dengan demikian, rendahnya biaya hidup tidak otomatis berarti masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Persoalan keterjangkauan biaya hidup juga perlu dilihat melalui distribusi kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 mencapai 0,368. Angka tersebut meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar 0,363. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat mengalami peningkatan dalam periode tersebut.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, ketimpangan di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Rasio Gini perkotaan mencapai 0,387, sedangkan perdesaan sebesar 0,296. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat perkotaan relatif lebih timpang.Gambaran tersebut semakin diperjelas melalui ukuran ketimpangan Bank Dunia. BPS mencatat bahwa kelompok 40 persen penduduk terbawah hanya memperoleh 19,22 persen dari total pengeluaran penduduk. Di wilayah perkotaan, proporsinya bahkan hanya mencapai 18,31 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 22,24 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat tidak terdistribusi secara merata. Sebagian kelompok masyarakat memiliki kapasitas konsumsi dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih besar, sementara kelompok lainnya masih harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menariknya, kondisi ini terjadi ketika angka kemiskinan nasional justru mengalami penurunan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebanyak 22,93 juta orang atau sekitar 8,07 persen dari total penduduk. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Seseorang dapat keluar dari kategori miskin secara statistik, tetapi belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menikmati standar kehidupan yang layak dan aman secara finansial. Dari perspektif ekonomi, terdapat perbedaan mendasar antara biaya hidup dan keterjangkauan biaya hidup. Biaya hidup berkaitan dengan harga barang dan jasa yang harus dibayarkan masyarakat, sedangkan keterjangkauan berkaitan dengan kemampuan pendapatan untuk membiayai kebutuhan tersebut.
Dalam konteks Indonesia, harga kebutuhan pokok yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN belum tentu memberikan keuntungan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelompok berpendapatan rendah cenderung memiliki ruang konsumsi yang terbatas karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk makanan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga menyangkut kualitas pekerjaan, tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, serta distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Penguatan produktivitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengendalian harga kebutuhan pokok, peningkatan akses perumahan, serta pemerataan kesempatan ekonomi menjadi agenda penting yang perlu diperhatikan.
Selain itu, kebijakan pembangunan perlu diarahkan agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok masyarakat dengan kepemilikan modal dan aset yang besar.Pada akhirnya, persoalan ekonomi Indonesia bukan semata-mata apakah harga barang lebih murah dibandingkan negara lain, melainkan apakah seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Indonesia mungkin tergolong murah dari sisi harga, tetapi keterjangkauan biaya hidup dan pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan besar. Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi atau seberapa murah harga barang, tetapi juga seberapa merata masyarakat menikmati hasil pembangunan.
Ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor penting yang menjelaskan mengapa biaya hidup yang relatif rendah belum tentu dirasakan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio Gini Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368, meningkat dibandingkan September 2025 yang mencapai 0,363. Ketimpangan di wilayah perkotaan bahkan lebih tinggi, yakni 0,387, sedangkan di perdesaan sebesar 0,296. Selain itu, kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah hanya menikmati 19,22 persen dari total pengeluaran penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat masih terdistribusi secara tidak merata. Dengan demikian, persoalan biaya hidup di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan tingkat harga barang dan jasa, tetapi juga menyangkut ketimpangan pendapatan, distribusi kesejahteraan, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan hidup secara layak.
Penulis: Abdillah Nurul Bahri
