KABARSAHABAT.ID – Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendorong perubahan kebijakan pengupahan agar lebih memperhatikan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mereka menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 mencapai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Tak hanya itu, ABJaT juga meminta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan sekurang-kurangnya 5 persen lebih tinggi dari UMP dan UMK.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi bersama sejumlah federasi serikat pekerja di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/11/2026).
Presidium ABJaT, Aulia Hakim, mengatakan kebijakan pengupahan mendatang harus mampu menjawab persoalan kesejahteraan buruh. Penentuan upah, menurutnya, perlu didasarkan pada kebutuhan hidup pekerja yang sesungguhnya, bukan hanya mempertimbangkan kenaikan secara nominal.
Ia menilai besaran upah minimum di Jawa Tengah masih belum sebanding dengan pengeluaran yang dibutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Ukuran keberhasilan kebijakan upah bukan hanya seberapa besar kenaikannya, tetapi sejauh mana penghasilan tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara layak," kata Aulia.
ABJaT membandingkan UMP Jawa Tengah 2026 yang berada di kisaran Rp2,3 juta dengan nilai KHL 2025 sekitar Rp3,5 juta. Dari perbandingan itu, upah minimum baru mencakup kurang lebih 66 persen kebutuhan hidup layak.
Atas dasar tersebut, ABJaT meminta Gubernur Jawa Tengah menggunakan standar KHL sebagai pijakan dalam menentukan upah minimum 2027 di seluruh 35 kabupaten/kota.
ABJaT Soroti Minimnya Selisih Upah Sektoral
Selain persoalan kecukupan upah minimum, penerapan upah sektoral juga menjadi perhatian kalangan buruh. ABJaT menilai kebijakan UMSK di Jawa Tengah masih terbatas dan perlu diperluas ke lebih banyak wilayah.
Pada 2025, hanya Kota Semarang dan Kabupaten Jepara yang menerapkan UMSK. Jumlah tersebut bertambah menjadi lima daerah pada 2026, yakni Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak.
Namun, perluasan wilayah tersebut belum sepenuhnya diikuti perbedaan besaran upah yang signifikan. ABJaT mencontohkan Kota Semarang, di mana selisih UMK dan UMSK disebut kurang dari Rp2.000.
Aulia berpandangan, pekerja pada sektor tertentu semestinya memperoleh standar upah yang mempertimbangkan tingkat risiko, kompleksitas pekerjaan, kompetensi, dan produktivitas.
"Karakteristik setiap sektor usaha berbeda-beda. Karena itu, penerapan upah sektoral harus benar-benar mencerminkan perbedaan tersebut. Kami meminta nilainya minimal 5 persen di atas UMP maupun UMK," tegasnya.
ABJaT juga meminta pemerintah mempertahankan daerah yang sudah memiliki kebijakan upah sektoral agar tidak terjadi pengurangan cakupan. Kabupaten Jepara menjadi salah satu contoh karena pada 2025 menerapkan UMSK, tetapi kebijakan tersebut tidak berlanjut pada 2026.
Penetapan Upah 2027 Diminta Jadi Perhatian Pemerintah
Dalam proses penentuan kebijakan pengupahan 2027, ABJaT berharap pemerintah tidak mengabaikan aspirasi pekerja yang telah disampaikan melalui aksi demonstrasi.
Mereka meminta pemenuhan 100 persen KHL dan pemberlakuan UMSP serta UMSK minimal 5 persen di atas upah minimum umum menjadi bagian dari pertimbangan penetapan kebijakan tahun mendatang.
Aulia menyatakan ABJaT akan terus mengikuti dan mengawal proses pembahasan upah hingga keputusan pemerintah ditetapkan.
"Kami ingin ada hasil nyata dari perjuangan ini. Aspirasi buruh harus menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah, sehingga penetapan upah 2027 benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja," ujarnya.
