Oleh: Adnan Ahmad
KABARSAHABAT.ID - Ada satu prinsip mendasar dalam negara hukum yang tidak boleh ditawar: hukum harus ditegakkan secara adil, objektif, dan tanpa diskriminasi. Hukum tidak boleh tunduk pada tekanan massa, sentimen mayoritas, kepentingan politik, ataupun prasangka yang berkembang di tengah masyarakat.
Aparat penegak hukum dituntut bukan hanya berani bertindak, tetapi juga cermat, profesional, dan mampu mengendalikan diri agar setiap tindakan hukum tidak justru melahirkan ketidakadilan baru.
Dua peristiwa yang patut menjadi bahan refleksi publik adalah pembakaran rumah makan mi babi dan penggeledahan lingkungan pesantren.
Keduanya menghadirkan persoalan berbeda, tetapi bertemu dalam satu pertanyaan mendasar: sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara?
Pertanyaan ini menjadi penting untuk direnungkan karena Indonesia bukanlah negara yang dibangun di atas keseragaman identitas, agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup, melainkan negara yang lahir dan berdiri kokoh di atas kesepakatan bersama untuk hidup berdampingan dalam keberagaman.
Kemajemukan merupakan realitas sekaligus kekuatan bangsa yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu, setiap bentuk perbedaan tidak semestinya dipandang sebagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan, tetapi sebagai kekayaan sosial yang memperkuat identitas kebangsaan.
Dalam konteks inilah, toleransi, moderasi beragama, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting untuk merawat persaudaraan, memperkuat kohesi sosial, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk hidup secara damai, bermartabat, dan setara di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketika Perbedaan Menjadi Alasan Kekerasan
Pembakaran rumah makan yang menjual makanan berbahan babi tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Di dalamnya terdapat persoalan kebebasan menjalankan keyakinan, toleransi sosial, perlindungan hak ekonomi warga, dan kepastian hukum.
Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perbedaan pandangan mengenai makanan, agama, dan kebudayaan merupakan kenyataan yang harus dikelola secara dewasa. Bagi sebagian umat Islam, babi merupakan makanan yang diharamkan.
Namun, keyakinan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain yang memiliki keyakinan dan pilihan berbeda.
Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak berarti setiap orang harus menyetujui praktik kehidupan orang lain. Akan tetapi, setiap warga negara wajib menghormati hak orang lain sepanjang aktivitasnya tidak melanggar hukum.
Jika terdapat dugaan pelanggaran perizinan, ketertiban umum, atau persoalan lain dalam operasional sebuah usaha, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum. Tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan main hakim sendiri, intimidasi, perusakan, ataupun pembakaran.
Negara harus hadir untuk memastikan bahwa perbedaan tidak berubah menjadi ancaman keselamatan. Dalam konteks ini, aparat tidak cukup hanya datang setelah kekerasan terjadi. Mereka juga memiliki tanggung jawab melakukan pencegahan, memberikan perlindungan, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan.
Lebih jauh, pembiaran terhadap segala bentuk kekerasan yang dilandasi sentimen identitas tidak hanya mengancam kerukunan sosial, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika tindakan kekerasan dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, adil, dan proporsional, masyarakat dapat menangkap pesan bahwa tekanan kelompok, mobilisasi massa, dan kekuatan mayoritas lebih menentukan daripada supremasi hukum.
Situasi semacam ini secara perlahan akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus melemahkan prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Jika terus dibiarkan, Indonesia bukan lagi bergerak menuju penguatan negara hukum (rule of law), melainkan justru terperosok ke dalam praktik hukum kekuatan (rule of force), ketika siapa yang paling kuat, paling banyak, atau paling mampu menekan, dialah yang berpotensi menentukan benar dan salah.
Penggeledahan Pesantren dan Sensitivitas Institusi Keagamaan
Di sisi lain, penggeledahan terhadap lingkungan pesantren juga menghadirkan persoalan yang tidak kalah penting. Pesantren merupakan institusi pendidikan, keagamaan, dan sosial yang memiliki sejarah panjang dalam membangun kehidupan bangsa.
Di dalamnya terdapat santri, pengasuh, tenaga pendidik, serta masyarakat yang menggantungkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Namun, penghormatan terhadap pesantren tidak berarti lembaga pendidikan keagamaan harus berada di luar jangkauan hukum.
Jika terdapat dugaan tindak pidana dan bukti permulaan yang memadai, aparat tentu memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun tindakan hukum lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persoalannya bukan semata-mata terletak pada boleh atau tidaknya penggeledahan dilakukan, melainkan lebih jauh pada bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum, prosedur yang berlaku, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Penggeledahan sebagai bagian dari proses penegakan hukum memang merupakan kewenangan aparat, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, bukti yang memadai, serta pertimbangan yang proporsional dan penuh kehati-hatian.
Terlebih ketika tindakan hukum menyentuh institusi keagamaan seperti pesantren, aparat dituntut tidak hanya mengedepankan ketegasan, tetapi juga sensitivitas sosial, penghormatan terhadap martabat lembaga, dan kesadaran akan dampak psikologis maupun sosial yang mungkin ditimbulkannya.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak sekadar menghadirkan kepastian hukum, tetapi juga harus menjamin keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Penggeledahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan oleh petugas berwenang, mengikuti prosedur yang ditetapkan, serta memperhatikan hak-hak pihak yang berada di dalam lingkungan pesantren.
Penghormatan terhadap martabat santri, pengasuh, dan lembaga pendidikan harus tetap dijaga. Aparat perlu memastikan bahwa tindakan hukum tidak berubah menjadi bentuk penghukuman sosial sebelum adanya putusan pengadilan.
Jangan sampai sebuah institusi keagamaan mengalami stigma kolektif hanya karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu.
Di sinilah prinsip praduga tak bersalah harus ditegakkan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih penting lagi, kesalahan individu tidak boleh secara otomatis dibebankan kepada seluruh komunitas, keluarga, organisasi, atau lembaga pendidikan yang terkait dengannya.
Kehati-hatian Bukan Berarti Melemahkan Penegakan Hukum
Sering kali kehati-hatian aparat disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidaktegasan. Padahal, dalam negara hukum, kehati-hatian justru merupakan ukuran profesionalitas penegakan hukum.
Aparat yang profesional tidak bertindak berdasarkan kemarahan publik, tekanan kelompok, atau prasangka terhadap identitas tertentu. Mereka bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, kewenangan, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, terdapat setidaknya empat prinsip yang perlu menjadi pegangan:
Pertama, prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Setiap warga negara, tanpa memandang agama, suku, status sosial, maupun latar belakang kelembagaan, harus memperoleh perlindungan hukum yang sama.
Pelaku pembakaran rumah makan harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula, setiap dugaan tindak pidana yang melibatkan individu di lingkungan pesantren harus ditangani secara objektif dan profesional.
Kedua, prinsip proporsionalitas. Setiap tindakan aparat harus sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.
Penggunaan kewenangan tidak boleh berlebihan, apalagi jika terdapat cara yang lebih tepat dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi masyarakat.
Ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Aparat harus mampu menjelaskan dasar hukum, tujuan, dan prosedur tindakan yang dilakukan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Transparansi diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi, informasi yang menyesatkan, maupun prasangka terhadap institusi penegak hukum.
Keempat, prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam setiap tindakan hukum, aparat perlu memperhatikan dampak terhadap anak-anak, santri, perempuan, kelompok minoritas, serta masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam dugaan pelanggaran.
Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak-hak mereka.
Keempat prinsip tersebut menegaskan bahwa ketegasan dan kehati-hatian bukanlah dua sikap yang saling bertentangan, melainkan dua prinsip yang harus berjalan beriringan dalam setiap proses penegakan hukum.
Ketegasan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara kehati-hatian menjadi landasan agar setiap tindakan aparat dilakukan secara objektif, proporsional, profesional, dan tidak didasarkan pada tekanan massa maupun prasangka identitas.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya harus mampu menghadirkan kepastian dan keadilan, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Moderasi Beragama dan Tantangan Keadilan
Dua peristiwa tersebut juga perlu dibaca dalam perspektif moderasi beragama. Moderasi beragama bukan sekadar ajakan untuk bersikap toleran dalam kehidupan sehari-hari, melainkan komitmen untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar kehidupan bersama.
Moderasi beragama tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam seminar, pidato, atau dokumen kebijakan. Nilai tersebut harus hadir dalam praktik sosial dan penyelenggaraan negara, termasuk dalam cara aparat memahami dan menangani persoalan yang memiliki dimensi keagamaan.
Sikap beragama yang moderat menolak kekerasan atas nama agama. Sebaliknya, negara yang demokratis juga harus menghindari tindakan yang menimbulkan kesan bahwa identitas keagamaan tertentu menjadi alasan perlakuan hukum yang berbeda.
Di sinilah pentingnya membedakan antara keyakinan, identitas, dan tindakan pidana. Keyakinan seseorang harus dihormati, tetapi tindakan yang melanggar hukum tetap harus diproses. Sebaliknya, dugaan pelanggaran hukum tidak boleh digunakan untuk mendiskreditkan keyakinan atau komunitas keagamaan tertentu.
Keadilan tidak boleh ditentukan oleh siapa yang menjadi korban, siapa yang diduga sebagai pelaku, ataupun kelompok mana yang memiliki dukungan sosial lebih besar.
Keadilan harus ditegakkan secara objektif dengan berlandaskan fakta, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang agama, identitas, status sosial, maupun kekuatan kelompoknya.
Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik, sentimen kelompok, atau kepentingan tertentu, melainkan harus menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.
Dengan demikian, hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi semua, bukan alat untuk memenangkan kelompok yang paling kuat atau mengabaikan mereka yang berada dalam posisi lemah.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Tekanan Identitas
Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam mengelola keberagaman. Pancasila dan UUD 1945 memberikan fondasi konstitusional bagi kehidupan bersama yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Karena itu, negara tidak boleh membiarkan sentimen identitas mengambil alih fungsi hukum. Aparat harus berdiri sebagai pelindung seluruh warga negara, bukan sebagai representasi kepentingan kelompok tertentu.
Dalam kasus pembakaran rumah makan, negara harus memastikan bahwa tidak seorang pun boleh menggunakan kekerasan untuk memaksakan keyakinannya. Dalam kasus penggeledahan pesantren, negara juga harus memastikan bahwa kewenangan aparat tidak digunakan secara sewenang-wenang atau menimbulkan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
Kedua persoalan tersebut tidak harus dianggap sebagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab-akibat. Namun, keduanya dapat menjadi cermin untuk menguji konsistensi negara dalam menjalankan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
Ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa keras, tegas, atau cepat aparat bertindak, melainkan oleh sejauh mana setiap tindakan dilakukan secara tepat, proporsional, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketegasan memang diperlukan untuk memastikan hukum berjalan dan memberikan kepastian bagi masyarakat, tetapi ketegasan tanpa kehati-hatian berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.
Oleh karena itu, setiap tindakan aparat harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Sebab, pada akhirnya, kewibawaan penegakan hukum tidak dibangun melalui kekuatan dan tindakan represif, tetapi melalui integritas, profesionalitas, dan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Hukum
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dibangun melalui konsistensi. Masyarakat akan percaya apabila hukum diterapkan tanpa standar ganda. Masyarakat akan merasa terlindungi apabila aparat bertindak tegas terhadap kekerasan, tetapi tetap menghormati hak-hak warga negara dalam setiap proses hukum.
Pembakaran rumah makan tidak boleh dinormalisasi atas nama pembelaan agama. Penggeledahan pesantren juga tidak boleh dipandang sebagai alasan untuk mengabaikan prosedur dan martabat institusi pendidikan keagamaan.
Keduanya mengingatkan kita bahwa hukum harus menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan, bukan instrumen untuk memperkuat prasangka dan memperuncing perbedaan.
Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama, baik mereka yang menjalankan usaha dengan tradisi berbeda maupun mereka yang hidup dan belajar di lingkungan pesantren.
Sebab, dalam negara Pancasila, tidak boleh ada warga negara yang kehilangan haknya karena perbedaan identitas. Tidak boleh ada pula lembaga yang kebal terhadap hukum hanya karena memiliki legitimasi sosial dan keagamaan.
Hukum harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi bijaksana dalam tindakan. Tegas tanpa diskriminasi, berani tanpa kesewenang-wenangan, dan adil tanpa tunduk pada tekanan identitas.
Dari pembakaran rumah makan mi babi hingga penggeledahan pesantren, kita sedang menguji satu hal yang jauh lebih besar daripada kedua peristiwa itu: apakah negara benar-benar hadir sebagai penjaga keadilan bagi seluruh rakyatnya? Di situlah sesungguhnya martabat negara hukum dipertaruhkan.
