KABARSAHABAT.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, mencuri perhatian seusai Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (10/11/2026).
Yanuar terlihat keluar dari ruang rapat paripurna sambil menunjukkan secarik kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan.”
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang diterimanya selama masa reses di daerah pemilihan Banyumas-Cilacap, Jawa Tengah.
Yanuar mengatakan, dirinya sengaja membawa pesan tersebut karena tidak tersedia kesempatan bagi anggota DPR untuk menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna.
“Karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” kata Yanuar seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri bukan hanya disampaikan oleh satu atau dua orang. Aspirasi tersebut, kata dia, muncul dalam hampir seluruh forum yang dikunjunginya selama masa reses.
Yanuar mengungkapkan, masyarakat menginginkan Gibran mundur secara sukarela. Namun, apabila tidak bersedia, mereka berharap ada proses konstitusional untuk memberhentikannya.
“Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur atau kalau enggak mau mundur, ya dimundurkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, aspirasi tersebut kemudian dibawa ke DPR pada masa persidangan pertama setelah muncul polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
12 Anggota Fraksi PKS Sudah Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Selain menyampaikan aspirasi melalui tulisan, Yanuar juga mengungkapkan perkembangan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di lingkungan Fraksi PKS.
Menurutnya, sejauh ini sudah terkumpul 12 tanda tangan anggota Fraksi PKS untuk mengajukan hak konstitusional tersebut.
Yanuar menilai aspirasi masyarakat perlu diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia di DPR. Ia berharap persoalan yang berkembang terkait posisi Gibran dapat ditindaklanjuti melalui jalur konstitusional.
“Tentu aspirasi itu harus kita angkat dan kita perjuangkan,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran konstitusi harus diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Yanuar meminta seluruh anggota DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, termasuk melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
“Saya merasa nalar kewarasan publik kami sebagai rechtsstaat, negara hukum ini diuji. Dan kami berharap seluruh anggota DPR yang diberikan hak secara konstitusional untuk bisa memproses Pasal 7A dan 7B,” terangnya.
Minta Pimpinan DPR Tindak Lanjuti Usulan Pemakzulan Gibran
Lebih lanjut, Yanuar berharap pimpinan DPR segera memproses usulan yang telah disampaikan agar dapat memasuki tahapan konstitusional berikutnya.
Menurutnya, DPR memiliki ruang untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat sesuai aturan yang berlaku.
“Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya,” pungkasnya.
Desakan tersebut menambah dinamika politik di parlemen menyusul polemik dokumen pendidikan Gibran dan berkembangnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Meski demikian, pengajuan HMP merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang harus melalui tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pernyataan dan desakan anggota DPR tersebut belum berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. (*)
