KABARSAHABAT.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memaparkan lima kriteria yang menurutnya perlu dimiliki sosok calon Wakil Presiden (Wapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Kriteria tersebut mencakup loyalitas, usia produktif, kecepatan bekerja, latar belakang sipil, hingga pertimbangan dinamika politik menjelang Pemilu 2029.
Pandangan tersebut disampaikan Lutfi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (18/11/2026).
Ia menilai penentuan pendamping presiden menjadi keputusan strategis, terutama karena pemerintahan Prabowo sedang memasuki paruh perjalanan di tengah tantangan ekonomi global.
"Pemerintah kita hari ini sedang berada dalam half time, paruh jalan permainan, di tengah ekonomi dunia yang sedang berat. Karena itu, pemilihan wakil presiden di MPR tanggal 2 Desember nanti sifatnya sangat strategis," kata Lutfi.
Menurutnya, sosok wakil presiden tidak hanya harus memiliki pengalaman, tetapi juga mampu mendukung pelaksanaan pemerintahan secara efektif.
Lima Kriteria Calon Wakil Presiden Menurut Muhammad Lutfi
Dalam penjelasannya, Lutfi menguraikan lima kriteria yang dianggap penting bagi calon pendamping Prabowo Subianto.
Pertama, memiliki loyalitas yang sudah teruji. Menurut Lutfi, calon wakil presiden idealnya merupakan sosok yang telah terlibat dalam pemerintahan sejak awal sehingga memahami arah dan pola kerja presiden.
Kedua, berada dalam usia produktif. Faktor ini dinilai penting agar wakil presiden dapat menjalankan berbagai tugas pemerintahan dengan optimal.
Ketiga, memiliki tiga kecepatan sekaligus, yakni cepat berpikir, cepat merespons, dan cepat bertindak. Lutfi menilai kemampuan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pemerintahan.
"Ketiga, memiliki tiga kecepatan sekaligus: kecepatan dalam berpikir, kecepatan dalam merespons, dan kecepatan dalam bertindak," ujarnya.
Keempat, berasal dari kalangan sipil. Sementara kriteria kelima berkaitan dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2029.
Lutfi berpandangan, sosok yang mendampingi Prabowo sebaiknya tidak menjadi tantangan politik bagi presiden pada periode tersebut. Dengan demikian, Prabowo tetap memiliki keleluasaan untuk menentukan arah politik dan membangun komunikasi dengan partai-partai koalisi lainnya.
"Figur yang tidak menjadi tantangan politik di tahun 2029 sehingga di tahun itu nanti Pak Prabowo tetap leluasa memilih orang lain atau merangkul partai koalisi lain," tuturnya.
Lutfi Soroti Aktivitas Sufmi Dasco Ahmad
Dalam unggahannya, Lutfi juga menyinggung sejumlah aktivitas Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam merespons berbagai persoalan nasional.
Ia mencontohkan keterlibatan Dasco ketika terjadi gejolak di pasar saham, termasuk saat mendatangi Bursa Efek. Lutfi juga menyinggung kehadiran Dasco di tengah situasi kerusuhan, demonstrasi buruh, hingga sengketa antardaerah.
Menurut Lutfi, jejaring komunikasi yang dimiliki Dasco turut berperan dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
"Begitu juga saat pecah demonstrasi buruh hingga sengketa antar daerah, jejaring beliau yang luas membuat beliau turun menyelesaikan masalah, bahkan melampaui batas tanggung jawab dan kewenangan formalnya," ucapnya.
Pengisian Jabatan Wapres Jadi Perhatian Politik
Lutfi menilai kebutuhan terhadap sosok pendamping presiden semakin penting ketika pemerintahan memasuki paruh kedua masa jabatan. Ia menyoroti tantangan ekonomi global dan kebutuhan menjaga kesinambungan program pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Lutfi juga menyampaikan harapan agar Prabowo mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya.
"Saya sebagai rakyat Indonesia untuk memohon dan mengetuk hati secara langsung ke hadapan Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa di paruh jalan pemerintahan ini, Bapak Presiden membutuhkan figur seperti Bapak Sufmi Dasco Ahmad sebagai kepala staf Bapak, sebagai pendamping Bapak, sebagai wakil presiden Bapak," sebutnya.
Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI menjadi perhatian publik setelah adanya kekosongan jabatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelumnya menjadwalkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Namun, berdasarkan keputusan rapat gabungan MPR pada 16 November 2026, jadwal tersebut diundur menjadi 9 Desember 2026. Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon untuk selanjutnya melalui proses verifikasi dan pemilihan di MPR.
Lutfi menegaskan pandangannya disampaikan tanpa kepentingan pribadi. Ia berharap sosok yang nantinya mendampingi Prabowo dapat membantu menjalankan pemerintahan di tengah berbagai tantangan nasional. (*)