KABARSAHABAT.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berupaya memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan kesehatan.
Guru ngaji, marbot masjid, dan kelompok pekerja sosial keagamaan menjadi sasaran yang diusulkan untuk memperoleh jaminan kesehatan.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, BPJS Kesehatan menyoroti masih adanya kelompok masyarakat yang memiliki peran sosial penting, tetapi belum seluruhnya terakomodasi dalam skema bantuan jaminan kesehatan pemerintah.
Sutopo Patria Jati mengatakan, guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam perluasan perlindungan kesehatan.
Menurutnya, diperlukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat agar program JKN dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perlindungan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan anggaran melalui realokasi pembiayaan dari kelompok yang kebutuhan perlindungannya mulai berkurang kepada masyarakat yang belum terakomodasi.
Sutopo juga menekankan pentingnya gotong royong untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan, terutama di tengah tantangan fiskal pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.
Taj Yasin Dukung Guru Ngaji dan Marbot Masjid Dapat Jaminan Kesehatan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyambut baik usulan perluasan jaminan kesehatan bagi kelompok pekerja sosial dan keagamaan.
Ia menyatakan komitmen Pemprov Jateng untuk mengupayakan agar guru ngaji dan marbot masjid mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program JKN.
Menurutnya, perluasan jaminan kesehatan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat yang memiliki peran sosial di lingkungan masing-masing juga memperoleh akses layanan kesehatan.
Pemprov Jateng Punya Potensi Anggaran Rp1,7 Miliar
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan, Pemprov Jateng telah menyiapkan pembiayaan jaminan kesehatan melalui dua skema, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Dalam evaluasi pembiayaan, terdapat peluang pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok tertentu, termasuk peserta yang sebelumnya memperoleh perlindungan pada masa pandemi Covid-19.
Dari evaluasi tersebut, Pemprov Jateng memiliki potensi kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat lainnya.
Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu kelompok yang dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat dari optimalisasi anggaran tersebut.
Selain pekerja sosial keagamaan, perluasan jaminan kesehatan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.
Perluasan JKN Diharapkan Lebih Inklusif
Pemprov Jateng berharap penguatan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan secara lebih inklusif.
Langkah ini juga diharapkan mampu memastikan masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan tetap memiliki peluang memperoleh jaminan kesehatan.
Dengan optimalisasi anggaran dan dukungan berbagai pihak, perluasan JKN di Jawa Tengah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk guru ngaji, marbot masjid, serta kelompok pekerja sosial yang memiliki kontribusi besar di tengah kehidupan masyarakat. (*)
