Ekonomi

Peternak Lokal Kesulitan Penuhi Kebutuhan SPPG, Taj Yasin Dorong Perluasan Akses Modal

Penulis: Zaenal
Bagikan
Wagub Jateng Taj Yasin saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Tengah dan DIY di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (19/11/2026).
Wagub Jateng Taj Yasin saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Tengah dan DIY di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (19/11/2026).

KABARJATENG.ID, SEMARANG – Tingginya kebutuhan telur dan ayam untuk program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah menjadi peluang besar bagi peternak lokal.

Namun, keterbatasan modal dan kapasitas produksi membuat peluang tersebut belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan pelaku usaha di daerah.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai persoalan permodalan harus segera mendapatkan perhatian. 

Ia meminta akses pembiayaan bagi pengusaha lokal diperluas agar mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah sekaligus menikmati manfaat ekonomi dari perputaran anggaran tersebut.

Menurut Taj Yasin, kebutuhan bahan pangan untuk SPPG seharusnya menjadi penggerak ekonomi masyarakat di masing-masing daerah, bukan justru membuka peluang lebih besar bagi pengusaha dari luar wilayah.

“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus beli telur dan ayamnya dari peternak. Ayam, daging, dan petelur dari daerahnya masing-masing. Ini supaya muter,” ujarnya saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Tengah dan DIY di Gedung Gradhika Bhakti Praja, di Semarang, Kamis (19/11/2026) kemarin.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu mengungkapkan, permintaan pasar yang tinggi belum tentu bisa diimbangi kemampuan produksi peternak setempat. Tanpa dukungan pembiayaan, peternak lokal akan kesulitan memperbesar skala usaha dan meningkatkan pasokan.

Kondisi tersebut berisiko membuat kebutuhan program pemerintah dipenuhi pengusaha besar dari luar daerah. Akibatnya, potensi perputaran ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal justru mengalir ke luar wilayah.

Taj Yasin meminta TPAKD mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi persoalan tersebut. Pendampingan harus diarahkan kepada pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang, tetapi belum memiliki akses memadai terhadap lembaga keuangan.

Ia juga mendorong pelaku usaha lokal membangun kelompok atau konsorsium agar memiliki kapasitas produksi, posisi tawar, dan kemampuan mengakses pembiayaan yang lebih baik.

“Perlu dilihat, apakah yang mengajukan untuk perputaran ekonominya itu orang asli daerah tersebut enggak?,” katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah siap bekerja sama dengan sektor jasa keuangan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di setiap wilayah dan menghubungkannya dengan kebutuhan pembiayaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan rantai pasok.

Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan penguatan ekonomi daerah membutuhkan pemetaan komoditas unggulan yang komprehensif.

Pemetaan tidak hanya didasarkan pada kontribusi terhadap PDRB, tetapi juga mempertimbangkan pertumbuhan, daya saing, produktivitas, kesinambungan produksi, serta peluang pasar.

Hidayat menjelaskan, ekosistem pembiayaan harus dibangun dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, industri keuangan, pelaku usaha, kelompok usaha, hingga mitra pasar.

Pembiayaan juga perlu mencakup seluruh rantai nilai usaha, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi dan pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Dengan demikian, dukungan keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas usaha serta memiliki risiko yang lebih terukur.

Sebagai langkah konkret, dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan kerja sama pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Magelang.

Kerja sama itu mencakup peningkatan skala usaha komoditas beras serta penguatan produksi dan rantai pasok telur ayam. Sejumlah pihak dilibatkan, antara lain lembaga keuangan, lembaga penjaminan, perusahaan asuransi, pelaku usaha, kelompok tani, dan mitra SPPG.

Kolaborasi ini diharapkan memperkuat akses pembiayaan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program pemerintah. (*)

Penulis: Zaenal
Editor: Zaenal

Kanal terkait

Komentar

0 Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Berita Pilihan Untukmu

Terkini Lainnya

Halaman 21 dari 27
← 20 21 22 →