KABARSAHABAT.ID, JAKARTA – Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka semakin menarik perhatian politik nasional.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap delapan nama tokoh partai politik yang dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Daftar tersebut mencakup sejumlah pimpinan partai besar, mulai dari Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Meski membuka sejumlah nama, Golkar menegaskan tidak akan menentukan kandidat pengganti Gibran. Partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Prabowo.
"Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka," kata Ahmad Doli kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).
Ini 8 Nama Kandidat Wapres Pengganti Gibran Versi Golkar
Ahmad Doli menyebut terdapat delapan tokoh dari berbagai partai politik yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Berikut daftar delapan nama yang masuk radar Golkar:
- Puan Maharani – Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan.
- Bahlil Lahadalia – Ketua Umum Partai Golkar.
- Sufmi Dasco Ahmad – Ketua Harian Partai Gerindra.
- Sugiono – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
- Ahmad Muzani – Ketua MPR RI dari Partai Gerindra.
- Muhaimin Iskandar – Ketua Umum PKB.
- Zulkifli Hasan – Ketua Umum PAN.
- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Ketua Umum Partai Demokrat.
Doli menilai para tokoh tersebut memiliki rekam jejak panjang di dunia politik dan pemerintahan sehingga layak menjadi bahan pertimbangan.
"Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan," tambahnya.
Golkar Ungkap Kriteria Wapres yang Diinginkan Prabowo
Selain mengungkap delapan nama, Golkar juga memaparkan sejumlah kriteria yang dinilai penting bagi calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Menurut Doli, sosok Wapres mendatang harus memiliki kesamaan visi, misi, serta arah kebijakan dengan Presiden Prabowo.
Keselarasan tersebut dinilai penting agar pemerintahan dapat berjalan solid, terutama dalam menghadapi tantangan nasional maupun internasional.
"Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo," ujarnya.
Doli juga menekankan pentingnya legitimasi hukum, politik, dan sosial bagi calon Wakil Presiden. Kandidat yang dipilih diharapkan tidak menimbulkan persoalan baru serta memiliki kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
"Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden," jelasnya.
Prabowo Disebut Paling Memahami Kebutuhan Pemerintahan
Golkar menilai Presiden Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan setelah menjalani sekitar dua tahun masa kepemimpinan.
Dengan sisa masa pemerintahan 2024-2029 yang masih sekitar tiga tahun, Doli menilai diperlukan kepemimpinan yang solid dan sinergi dari seluruh elemen bangsa.
"Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau," sambungnya.
Golkar pun memastikan akan mendukung siapa pun yang dipilih Prabowo sebagai Wakil Presiden pengganti Gibran.
Dukungan tersebut tidak terbatas pada kandidat dari partai koalisi pemerintah, tetapi juga terbuka bagi tokoh dari luar koalisi maupun kalangan nonpartai politik.
"Siapa pun yang akan dipilih, apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar partai politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden," pungkasnya.
Pernyataan Golkar tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sejumlah nama mulai disebut dalam bursa Wapres pengganti Gibran, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. (*)
