KABARSAHABAT.ID - Sikap apatis generasi muda terhadap politik menjadi tantangan serius bagi masa depan demokrasi. Maraknya kasus korupsi, rendahnya kepercayaan terhadap pemimpin, hingga kebijakan yang dinilai belum menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi sejumlah faktor yang membuat milenial dan Gen Z semakin menjauh dari kehidupan politik.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2026 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang di Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Jumat (13/11/2026).
Mengangkat tema Sinergi Stakeholder untuk Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang, forum tersebut menjadi ruang diskusi untuk mengevaluasi kualitas demokrasi sekaligus merumuskan strategi memperluas partisipasi masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z.
Tenaga Ahli Kesbangpol Kota Semarang, Drs Moh Istajib, menilai keterlibatan generasi muda harus menjadi perhatian utama. Sebab, mereka tidak hanya memiliki hak sebagai pemilih dalam pemilu, tetapi juga merupakan generasi penerus yang kelak menentukan arah kepemimpinan dan masa depan bangsa.
Menurut Istajib, memperkuat demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme politik formal. Diperlukan pendekatan pendidikan politik yang lebih kreatif, komunikatif, dan dekat dengan kehidupan anak muda.
"Ini adalah suatu ikhtiar untuk meningkatkan indeks demokrasi Kota Semarang, terutama untuk kelompok milenial dan Gen Z yang akan menjadi peserta dan pelaku pemilu. Lebih besar lagi, merekalah yang akan mewarisi bangsa ini sebagai pemimpin," kata Istajib.
Ia mendorong pemanfaatan platform digital sebagai sarana pendidikan politik yang efektif. Selain itu, kegiatan kreatif seperti lomba pembuatan film pendek bertema demokrasi dan perdamaian dinilai dapat menjadi alternatif untuk membangun kesadaran politik generasi muda.
Korupsi dan Kebijakan Pemimpin Jadi Pemicu Ketidakpercayaan
Istajib juga mengajak masyarakat merefleksikan perjalanan demokrasi Indonesia sejak Reformasi 1998. Menurutnya, reformasi telah membuka ruang kebebasan politik yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya.
Namun, terbukanya ruang demokrasi ternyata belum sepenuhnya berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, khususnya kalangan muda.
Ia bahkan membandingkan kondisi saat ini dengan era Orde Baru. Pada masa tersebut, meskipun kebebasan politik masyarakat dibatasi dan intimidasi masih terjadi, tingkat partisipasi dalam pemilu maupun aktivitas politik justru tergolong tinggi.
Menurut Istajib, salah satu persoalan yang perlu dievaluasi adalah belum optimalnya keberpihakan kebijakan para pemimpin terhadap kebutuhan masyarakat. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh persoalan korupsi yang menggerus kepercayaan publik.
"Orientasi kebijakan pemimpin bangsa yang lahir dari momentum politik belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ditambah persoalan korupsi yang membuat generasi muda semakin antipati terhadap politik," jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, demokrasi tidak akan berkembang secara sehat apabila masyarakat, terutama generasi muda, kehilangan kepercayaan terhadap institusi politik dan para pemimpinnya.
Kebebasan Berpendapat Masih Menjadi Catatan Demokrasi
Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES, Dr Tutik Wijayanti, menjelaskan bahwa pengukuran Indeks Demokrasi Kota Semarang dilakukan menggunakan 22 indikator yang dikelompokkan dalam tiga dimensi utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Dari hasil pengukuran yang dipaparkan, dimensi kebebasan mencatat skor 0,310. Aspek kebebasan berkumpul dan menjalankan keyakinan memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan.
Sebaliknya, kebebasan berpendapat dan berekspresi masih menjadi pekerjaan rumah. Aspek tersebut memperoleh penilaian negatif, salah satunya berkaitan dengan persoalan demonstrasi yang berujung pada kekerasan oleh aparat.
"Angka tersebut merupakan hasil perhitungan sejak 2024 hingga 2026. Kami melakukan survei dalam setiap kegiatan masyarakat, baik kegiatan politik maupun nonpolitik," ungkap Tutik.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak bisa semata-mata diukur dari keberhasilan menyelenggarakan pemilu. Jaminan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan menjalankan keyakinan juga menjadi bagian penting dalam menentukan sehat tidaknya demokrasi.
Kesbangpol Ajak Semua Elemen Jaga Iklim Politik Kondusif
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Kepala Kesbangpol Kota Semarang Bambang Pramushinto melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat diperlukan agar dinamika politik di Kota Semarang tetap berjalan secara sehat, mengedepankan perdamaian, serta menjunjung tinggi kerukunan.
"Kami berharap semua pihak bersinergi untuk menjaga demokrasi, perdamaian, dan kerukunan di Kota Semarang agar perpolitikan di Ibu Kota Jawa Tengah tidak panas dan menghasilkan pemimpin berkualitas serta kebijakan yang pro rakyat demi kemajuan Kota Semarang dan kemakmuran masyarakatnya," demikian pesan Bambang.
Melalui FGD tersebut, Kesbangpol Kota Semarang berharap penguatan demokrasi tidak sekadar berorientasi pada pencapaian skor indeks maupun pemenuhan indikator penilaian.
Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan kepercayaan publik, membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, generasi milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi penonton dalam dinamika politik, tetapi turut mengambil peran sebagai bagian penting dalam menjaga dan menentukan masa depan demokrasi Indonesia.
