Sarif Abdillah Ajak PKB Jawa Tengah Aktualisasikan Sosialisme Islam, Tegaskan Pentingnya Kembali ke Pasal 33 dan 34 UUD 1945

SEMARANG, kabarsahabat.id– Pemikiran Sosialisme Islam dinilai masih relevan untuk menjadi landasan refleksi dalam membangun tata kelola bangsa dan mewujudkan keadilan ekonomi. Semangat tersebut perlu terus diaktualisasikan melalui keberpihakan kepada rakyat, penguatan solidaritas sosial, serta pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Diskusi Publik bertajuk “Sosialisme Islam: Re-Aktualisasi Sosialisme Islam, dari H.O.S. Tjokroaminoto hingga Ali Syariati untuk Keadilan Ekonomi” yang diselenggarakan DPW PKB Jawa Tengah di Aula Graha Gus Dur, Semarang, Senin (9/11/2026).

Dalam diskusi tersebut, Sarif Abdillah menekankan pentingnya meninjau kembali semangat sosialisme yang tumbuh dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menurutnya, pembahasan Sosialisme Islam tidak semata-mata berkutat pada terminologi atau perdebatan akademis, melainkan lebih jauh menggali nilai perjuangan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesetaraan, pembebasan, dan keberpihakan kepada rakyat.

Ia mengajak peserta melihat kembali berbagai pemikiran tokoh yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan gagasan sosialisme, baik dari tradisi Islam maupun pemikiran Barat.

Dalam tradisi pemikiran Islam, terdapat Ali Syariati, Hasan Hanafi, dan Asghar Ali Engineer yang banyak berbicara mengenai teologi pembebasan. Sementara itu, dalam sejarah pemikiran Indonesia, H.O.S. Tjokroaminoto dikenal melalui gagasan Sosialisme Islam. Selain itu, terdapat Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir yang turut memberikan warna dalam perkembangan pemikiran sosialisme di Indonesia.

Menurutnya, berbagai pemikiran tersebut perlu menjadi bahan pembelajaran untuk memperkaya cara pandang dalam mengelola bangsa.

Dalam konteks tersebut, ia menilai PKB Jawa Tengah perlu terus mendorong upaya meninjau kembali cara berpikir, tata kelola, manajemen, serta arah pembangunan bangsa.

"Kita perlu mereview kembali cara berpikir, tata kelola, manajemen, dan harapan bangsa ini yang dititipkan kepada kita untuk masa depan anak cucu. Jangan sampai salah kelola hanya karena kita terlalu nyaman dengan kehidupan sehari-hari," menjadi salah satu pesan yang disampaikan dalam diskusi tersebut.

Ia juga mengingatkan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai kemunduran sebuah peradaban. Melalui konsep 'ashabiyyah, solidaritas dan kekuatan sosial menjadi salah satu fondasi penting yang menentukan keberlangsungan sebuah peradaban.

Menurutnya, kehancuran sebuah peradaban tidak semata-mata disebabkan kesalahan pemimpin. Hilangnya nilai, kesadaran, solidaritas, dan kebiasaan untuk terus memperbaiki diri juga dapat menjadi penyebab kemunduran suatu bangsa.

Ketika sebuah kelompok telah mencapai kemenangan dan kekuasaan, tetapi kemudian melupakan nilai-nilai yang menjadi fondasinya, perlahan-lahan kekuatan tersebut akan melemah.

Karena itu, momentum Hari Pahlawan 10 November harus menjadi ruang refleksi untuk melihat kembali bagaimana cita-cita perjuangan para pendiri bangsa dilanjutkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia menegaskan bahwa proses belajar, memperbaiki diri, bahkan mereformasi cara berpikir bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari kedewasaan dalam membangun organisasi maupun bangsa.

"Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai yang akan terus belajar untuk menata dan membangun bangsa ini ke depan," ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa PKB tidak boleh terkungkung dalam satu pemikiran tertentu. Berbagai gagasan dari para pemikir dunia, baik Ali Syariati, Asghar Ali Engineer, Hasan Hanafi, Thomas Aquinas maupun pemikir lainnya, dapat dipelajari sebagai sumber pengetahuan.

Meski demikian, terdapat prinsip yang harus tetap menjadi pijakan perjuangan PKB, yakni kemaslahatan umat.

Kembali ke Pasal 33 dan 34 UUD 1945

Lebih lanjut, Sarif Abdillah menyoroti pentingnya mengembalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Ia menceritakan momentum ketika gagasan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, pihaknya mengajak agar tata kelola ekonomi Indonesia kembali merujuk pada amanat konstitusi, terutama mengenai pengelolaan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Menurutnya, Pasal 33 dan Pasal 34 memiliki keterkaitan penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 33 menjadi landasan mengenai bagaimana perekonomian nasional disusun dan dikelola, termasuk penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, Pasal 34 berbicara mengenai tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan. Lebih dari itu, negara harus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat didistribusikan secara adil dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Ketika kita berbicara mengenai konsepsi ekonomi, bagaimana pengelolaan ekonomi dalam Pasal 33 dan bagaimana kesejahteraan sosial serta distribusi hasil ekonomi dalam Pasal 34. Kita harus kembali pada dua pasal tersebut," tegasnya.

Ia berpandangan bahwa substansi perjuangan ekonomi bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, melainkan memastikan kemakmuran berjalan beriringan dengan keadilan sosial.

Perjuangan Harus Terus Dilanjutkan

Menutup penyampaiannya, ia mengajak seluruh peserta menjadikan diskusi tersebut sebagai ruang refleksi bersama. Menurutnya, kehidupan dan sisa umur manusia tidak pernah dapat dipastikan, tetapi perjuangan merupakan pilihan yang harus terus dijaga.

Ia mengingatkan agar perjuangan tidak berhenti pada kepentingan pribadi maupun kelompok, tetapi harus tetap diarahkan untuk memastikan kehidupan rakyat menjadi lebih baik dan bangsa Indonesia berjalan menuju cita-cita kemerdekaan.

"Kehidupan itu tidak pasti, tetapi perjuangan adalah sebuah pilihan dan harus terus kita perjuangkan untuk memastikan rakyat dan bangsa ini," pungkasnya.

Diskusi publik tersebut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai penanggap dan narasumber, yakni KH. Ubaidullah Shodaqoh, IIP D. Yahya, FX Sugiarto, dan Farid Gaban. Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai relevansi Sosialisme Islam dalam menjawab persoalan keadilan ekonomi dan arah pembangunan Indonesia.